Eksistensi PT. Pos Butuh Aksi Korporasi yang Signifikan

11-07-2020 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Mahfudz Abdurrahman. Foto : Erlangga/Man

 

Anggota Komisi VI DPR RI Mahfudz Abdurrahman menilai apabila PT. Pos Indonesia ingin tetap eksis di kancah bisnis negara, maka mereka harus segera melaksanakan aksi korporasi yang signifikan. Hal tersebut bisa dimulai dari melakukan digitalisasi untuk berkompetisi dengan para pesaingnya yang memang melakukan hal tersebut.

 

Hal tersebut dinyatakannya ketika mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Kantor Pusat PT. Pos Indonesia, Bandung, Jawa Barat, Kamis (9/7/2020). Menurut Mahfudz juga, PT. Pos harus mampu menciptakan iklim kerja yang kompetitif kepada para karyawannya untuk memacu peningkatan income perusahaan.

 

“Harus ada loncatan yang luar biasa untuk mengatasi masalah ini. Ya memang tantangannya itu, kalau di satu sisi dia punya jaringan yang luas, aset yang banyak. Kemudian di satu sisi punya persoalan kelebihan jumlah SDM yang memerlukan penanganan tersendiri. Barangkali gemuknya SDM ini juga jadi beban bagi korporasi sehingga terus merugi,” ujar politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini.

 

Mahfudz mengatakan juga agar aset-aset yang dimiliki PT. Pos harus bisa menjadi resources untuk memaksimalkan pendayagunaan yang menghasilkan revenue. Selain itu pengembangan teknologi digital yang terus diusahakan oleh PT. Pos, menurutnya harus benar-benar ditekuni dengan serius.

 

“Kita tahu memang banyak teknologi digital coba dikembangkan. Namun sejauh mana ada wilingnes dari korporasi untuk mendayagunakan potensi itu sendiri sehingga akan menjadi satu kekuatan yang real. Saya kira belum terlambat untuk melakukan itu,” tekan legislator dapil Jawa Barat VI itu.

 

Mahfudz berharap PT. Pos dapat terus mempertahankan eksistensinya, karena perusahaan ini memiliki nilai sejarah yang cukup tinggi. “Bahkan sejak zaman Belanda. Jadi sebagai bagian dari khazanah heritage ini saya kira PT. Pos ini perlu dipertahankan saya kira jangan sampai kemudian tergusur,” tandasnya. (er/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...