Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto . Foto : Azka/Man

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menilai dukungan penguatan kelembagaan Badan Informasi Geospasial (BIG) menjadi sangat penting, termasuk di dalamnya pendanaan bagi program Kebijakan Satu Peta (KSP). Bila tidak ada keseriusan dari pemerintah, maka jalannya program KSP akan lambat sekali.

“Perlu keseriusan pemerintah, kalau memang mau menjalankan kebijakan ini dengan tuntas. Dukungan penguatan kelembagaan BIG menjadi sangat penting termasuk pendanaan bagi program KSP. Bila tidak, jalannya akan lambat sekali,” ujar Mulyanto saat dihubungi melalui pesan singkat, Selasa (14/7/2020).

Dijelaskannya, program KSP adalah arahan strategis bagi terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000. Hal itu merupakan kebijakan yang mendasar dan ideal, agar berbagai peta tematik ditulis di atas peta dasar yang tunggal. Sehingga tidak ada tumpang tindih dan perselisihan terkait kepemilikan dan pengelolaan lahan.

Menurutnya, perlu waktu yang cukup panjang untuk mewujudkan Program KSP secara tuntas.  Karena pembenahan peta kan tidak sekedar proses penggambaran di atas kertas. Melainkan juga ada proses-proses penting lainnya, seperti kompilasi atau mengumpulkan Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang dimiliki oleh Pemerintah pusat, dan Daerah, serta Integrasi atau memverifikasi IGT di atas peta dasar Informasi Geospasial Dasar (IGD). Terakhir, Sinkronisasi atau penyelarasan antara IGT yang telah selesai diintegrasi, termasuk di dalamnya penyelesaian permasalahan tumpang tindih antar IGT.

“Jadi KSP ini bukan sekedar menulis ulang Peta. Kalau hanya itu berbahaya sekali, karena akan menghasilkan peta yang hanya sinkron di atas kertas namun kacau di lapangan. Menurut saya target ketelitian peta 1:50.000 ini sangat ideal, dibanding kemampuan dan kapasitas kelembagaan yang ada untuk mewujudkannya,” paparnya.

Nyatanya, tambah Politisi dari Fraksi PKS ini, Peta yg dapat kita tulis masih dengan ketelitian 1:150.000. Hal ini menurutnya terkait pendanaan dan kuantitas serta kualitas sumber daya manusia. Selain itu juga persiapan infrastruktur program KSP seperti satu referensi, standar, basis data dan portal informasi geospasial sendiri saja sudah termasuk program yang besar.  Oleh karena itu kembali ditekankannya, perlu keseriusan pemerintah jika benar-benar ingin menjalankan kebijakan tersebut secara tuntas. (ayu/es)