Wakil Ketua Komisi V DPR RI Nurhayati Monoarfa. Foto: Dok/rni

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Nurhayati Monoarfa mendorong Pemerintah Desa (Pemdes)  menerapkan Digitalisasi Monografi Desa untuk reformasi sistem. Menurut Nurhayati, Digitalisasi Monografi Desa menjadi solusi untuk dapat menganalisa dan merencanakan pembangunan yang lebih tepat sasaran melalui data yang berasal dari desa langsung.

Tak hanya itu, Digitalisasi Monografi Desa yang saat ini masih dilakukan secara manual diharapkan bisa membantu berbagai bidang yang dulu sangat sulit didapatkan. Demikian disampaikan Nurhayati dalam siaran persnya baru-baru ini, usai kunjungan dalam rangka Ujicoba Digitalisasi Monografi Desa untuk Mendukung Reformasi Sistem Perlindungan Sosial di Kabupaten Garut, Jawa Barat.

“Saya bersama dengan Tim Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) telah melaksanakan kunjungan lapangan terkait uji coba Digitalisasi Monografi Desa. Tujuannya untuk mendukung Reformasi Sistem Perlindungan Sosial di Kabupaten Garut dengan salah satu desa yang dipilih adalah Desa Pasanggrahan," ujarnya.

Selain itu, politisi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) ini menyatakan, dengan banyaknya sistem yang ada di desa yang juga kaya akan data, dapat menjadi lebih baik lagi apabila sistemnya terintegrasi dan dapat dioperasionalkan menjadi lebih bermanfaat bagi pembangunan desa dan juga daerah.

"Dengan dibuat menjadi digital dan disempurnakan menjadi satu sistem, data-data ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Desa dan juga Pemerintah Daerah agar dapat menganalisa dan merencanakan pembangunan yang lebih tepat sasaran melalui data," tutur Nurhayati.

Lebih lanjut Nurhayati menyampaikan, Bappenas mengusulkan untuk membangun registrasi sosial yang mencakup 100 persen penduduk yang perlu dimulai dari Digitalisasi Monografi Desa. Digitalisasi Monografi Desa ini akan dilaksanakan piloting-nya di tahun 2020 dan dilaksanakan juga disebarluaskan lagi tahun 2021.

"Kenapa desa? Karena desa merupakan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dan mengetahui kondisi sebenarnya dari masyarakat dan lingkungannya," pungkas legislator dapil Jawa Barat XI tersebut. (pun/sf)