Anggota Komisi IX DPR RI Rahmat Handoyo. Foto : Oji/Man

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmat Handoyo menyayangkan dan mengkritik keras sikap Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang mempermasalahkan pelantikan anggota Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Menurutnya, IDI yang selalu mempermasalahkan KKI justru terkesan kehilangan sense of crisis pengendalian pandemi Covid-19. Dalam tindakannya, IDI justru mengedepankan ego lembaga dan harga diri lembaga yang seharusnya tidak perlu.

“Kita ini kan sedang berjuang melawan Covid-19, ini momentum untuk saling bahu membahu mengkampanyekan protokol kesehatan, bukan malah mempersoalkan hal yang remeh temeh seperti soal administrasi, prosedural. Rakyat tidak butuh itu, rakyat justru butuh IDI bersama rakyat ikut mengendalikan Covid-19,” kata Rahmad dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Senin (24/8/2020).

Karena itu, legislator asal Boyolali, Jawa Tengah ini mendesak IDI agar segera menyudahi hiruk-pikuk tentang KKI. Dikatakannya, masalah yang bukan substansi ini bisa diselesaikan dengan bijaksana dengan duduk bersama dan mengesampingkan ego sektoral dan ego organisasi.

“Nggak perlu saling ngotot. Masyarakat itu sudah capek dan lelah membaca apa yang dipermasalahkan IDI. Rakyat tidak mau tahu apa itu KKI atau bagaimana prosedur pembentukannya. Yang dibutuhkan rakyat itu sekarang, bagaimana agar kita menang melawan Covid-19,” kata Rahmad.

Ditambahkan politisi PDI-Perjuangan ini, IDI itu, sesuai tupoksinya semestinya menjadi garda terdepan dalam melawan pandemi Covid-19. Ditambahkan Rahmad, masyarakat justru menunggu gebrakan IDI dalam melawan Covid-19, bukan justru mempersoalkan hal yang bukan substansi.

“Sangat disayangkan jika soal ketersinggungan, soal ketidaknyamanan, dan masalah personal masih terus dipedebatkan. Ayolah, yang penting saat ini musuh  ada di depan mata tapi tidak kelihatan, tapi mengancam  kehidupan. Mari semua pihak untuk bisa menahan diri, kasihan rakyat,” ajak Rahmad.

Seperti diketahui, IDI berencana mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo, karena menurut mereka ada dugaan penyelewengan wewenang oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dalam pemilihan anggota KKI. Dalam jumpa pers di Jakarta Pusat, Senin (24/8/2020), Ketua Umum PB IDI Daeng Faqih mengatakan, pihaknya ingin Presiden Jokowi membuka dialog untuk membahas persoalan tersebut.

Jumpa pers itu turut dihadiri Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Asosiasi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI), Asosiasi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AFDOKGI), Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI), Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia (MKKGI), dan Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia (ARSPI). (rnm/sf)