Legislator Dukung Pelibatan Masyarakat Dalam Operasional SAR

27-08-2020 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama saat RDP Komisi V DPR RI dengan Kepala BMKG, Kepala BASARNAS dan Plt. Kepala BPWS yang digelar secara fisik di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2020). Foto : Runi/Man

 

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama menyatakan dukungannya terhadap program pelibatan masyarakat dalam operasional SAR. Untuk itu, penambahan anggaran juga perlu ditunjukkan bagi kegiatan-kegiatan dalam aspek pelatihan. Mengingat, wilayah Indonesia yang sangat luas dengan karakteristik cuaca memungkinkan terjadinya peristiwa yang tidak terduga dengan jangkauan yang begitu luas.

 

Maka, usul Suryadi, dalam tugas pertolongan pencarian tidak hanya dilakukan oleh BASARNAS namun juga perlu melibatkan masyarakat sebagai strategi utama. Demikian dipaparkan Suryadi dalam RDP Komisi V DPR RI dengan Kepala BMKG, Kepala BASARNAS dan Plt. Kepala BPWS yang digelar secara fisik di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2020). Rapat juga digelar secara virtual.

 

“Oleh karena itu, kami dari Komisi V DPR RI sangat mendukung jika nantinya dalam program-program yang sifatnya pelatihan dan pemberian hibah alat-alat SAR kepada kelompok-kelompok masyarakat. Karena, sejatinya dalam pelaksanaannya banyak sekali mereka  terlibat dengan SAR. Kedepannya, ini akan menjadi catatan Komisi V untuk BASARNAS,” ujar politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) tersebut.

 

Di sisi lain,  Suryadi mengungkapkan, berkaitan dengan beberapa program berbasis masyarakat dari BMKG, tidak cukup hanya dengan kegiatan Sekolah Lapang Iklim (SLI) untuk petani dan nelayan. Namun, sambung Suryadi, hal itu bisa dikombinasikan dengan penyempurnaan aplikasi sistem informasi.

 

“Selama ini, sistem informasi yang berjalan kita ada melalui jejaring elektronik. Seperti WhatsApp maupun aplikasi berbasis Android, saya lihat masih cukup sederhana. Perlu ada kreativitas informasi agar materi sekolah lapang yang diberikan kepada petani dan nelayan juga bisa diakses melalui aplikasi. Sehingga, selain melalui tatap muka mereka juga diberikan pelatihan via daring,” paparnya.

 

“Dengan demikian, petani dan nelayan melalui aplikasi tersebut dapat mengetahui kapan mereka harus melaut dan kapan harus menanam. Nah, itu bisa disimulasikan dalam aplikasi. Kami mendukung, jika inovasi semacam itu bisa diperluas jangkauannya kepada masyarakat. Mengingat, sekali lagi daerah wilayah kita merupakan wilayah yang sangat tergantung kepada kondisi cuaca karakteristiknya yang berubah,” pungkasnya. (pun/sf)

BERITA TERKAIT
Pemangkasan Anggaran di KemenPU Dapat Berdampak pada Keselamatan Pengguna Jalan
08-02-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Pemotongan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus menuai sorotan. Anggota Komisi V DPR RI Irmawan menilai pemangkasan...
Kecelakaan di GT Ciawi, Bakri: DPR Akan Bentuk Panja Standardisasi Jalan Tol
07-02-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI, A. Bakri HM, menyatakan bahwa pihaknya akan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk...
Kecelakaan Maut Ciawi, Sudjatmiko Minta Perketat Pengawasan Kendaraan Niaga
07-02-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko turut prihatin atas kecelakaan maut yang terjadi di pintu tol Ciawi...
Anggaran Kemen PU Terjun Jadi 29 T, Lasarus: 1000% Saya Tak Setuju!
06-02-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Rapat Kerja Komisi V DPR RI pada Kamis (6/2/2025) diwarnai oleh sejumlah protes, hal ini timbul lantaran...