Pertamina Rugi, Anggota DPR Pertanyakan Peran Komisaris Utama

27-08-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto : Azka/Man

 

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, pertanyakan kinerja Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok selama bergabung di perusahaan minyak negara itu. Ia menilai, selama Ahok menjabat sebagai komisaris utama, Pertamina nyaris tidak memiliki prestasi yang layak dibanggakan. Justru sebaliknya banyak keanehan dan kejanggalan yang begitu jelas dilihat masyarakat.

 

"Pekan lalu kita dengar kabar Pertamina tidak masuk daftar Fortune Global 500. Sekarang yang terbaru Pertamina rugi Rp 11,13 triliun di semester pertama tahun 2020. Kondisi ini jelas harus jadi perhatian Pemerintah. Jangan terus dibiarkan dan menunggu Pertamina mengalami kondisi yang lebih parah. Mau sampai kapan membiarkan Pertamina babak belur seperti ini?," tegas Mulyanto dalam siaran persnya, baru-baru ini.

 

Sebagai komisaris utama Pertamina lanjutnya, Ahok seharusnya mampu melakukan pengawasan agar perusahaan yang dipimpinnya lebih baik. Dengan kewenangan yang dimiliki dan dukungan politik memadai sebenarnya Ahok punya kesempatan lebih besar membenahi Pertamina. Apalagi menjelang pengangkatan dirinya menjadi komisaris utama, mantan Gubernur DKI itu sesumbar bisa memperbaiki Pertamina.

 

"Waktu itu Ahok bilang, merem saja Pertamina sudah untung. Asal diawasi. Nah kalau sekarang Pertamina rugi, artinya apa? Apa Ahok tidak mengawasi. Kok nyatanya Pertamina bisa rugi," ujar politisi Fraksi PKS itu.

 

Secara teori, menurut Mulyanto, di semester pertama tahun 2020 ini Pertamina harusnya untung, bukan rugi seperti sekarang. Pasalnya, saat harga minyak dunia anjlok ke angka yang paling rendah sepanjang sejarah, Pertamina tidak menurunkan harga BBM sedikitpun. Termasuk harga BBM non-subsidi yang harganya mengikuti harga minyak dunia. "Secara perhitungan kasar, Pertamina harusnya untung besar," ujarnya.

 

Oleh karena itu pihaknya heran jika dalam laporan semester pertama tahun 2020 ini Pertamina malah rugi. Ia menduga ada faktor non-teknis yang menyebabkan Pertamina mengalami rugi yang begitu besar. Untuk itu ia minta peran pengawasan komisaris utama lebih ditingkatkan. Di sisi lain, Pemerintah pun jangan sungkan mengevaluasi kerja komisaris utama yang sekarang.

 

"Jika memang tidak mampu pecat saja. Ganti dengan figur profesional yang memahami kerja dunia perminyakan. Pertamina butuh gagasan besar. Bukan omong besar," tandas politisi dapil Banten I itu. (ayu/es)

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...