DPR Himpun Masukan APINDO Terkait Klaster Ketenagakerjaan RUU Ciptaker
![](http://berkas.dpr.go.id/pemberitaan/images_pemberitaan/images/Agustus%202020/WhatsApp%20Image%202020-08-29%20at%2009.32.56(1).jpeg)
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat memimpin rapat di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Jumat (28/8/2020). Foto : Yoga/Man
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) guna membahas rumusan terkait Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (28/8/2020). Hadir dalam rapat tersebut Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas, Wakil Ketua Baleg DPR RI M. Nurdin serta perwakilan dari APINDO dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN).
“Siang ini saya bersama dengan Ketua Baleg, memimpin rapat pertemuan antara Baleg DPR RI dengan APINDO dan KADIN Indonesia. Pertemuan ini guna membahas tentang rumusan terkait Omnibus Law RUU Cipta Kerja," ujar Dasco kepada awak media usai memimpin rapat yang digelar secara tertutup itu.
Dasco mengatakan, rapat tersebut untuk menyamakan persepsi terkait rumusan di RUU Ciptaker klaster ketenagakerjaan. Menurutnya, sudah dibentuk tim perumus dengan federasi-federasi serikat pekerja. “Hari ini kami mengajak APINDO dan KADIN juga untuk membuat kesepahaman-kesepahaman dalam rangka menyosialisasikan apa yang sudah kita sepahami dengan federasi serikat pekerja dalam rumusan-rumusan yang akan dimasukkan dalam klaster ketenagakerjaan,” terang politisi Partai Gerindra itu.
Sementara itu, Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan, rapat dengar pendapat tersebut sebagai jembatan untuk menyamakan kepentingan antara pekerja, buruh dan pengusaha. DPR juga telah melalukan pertemuan dengan pekerja serikat buruh. “Kita diminta oleh Pimpinan DPR bagaimana menjembatani hubungan antara kepentingan serikat pekerja buruh dan kepentingan pengusaha,” jelas Supratman.
“Karena intinya UU ciptaker ini dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan. Mudah-mudahan hari ini bersama APINDO kepentingan kedua belah pihak yang memang sulit bertemu ini lewat fasilitasi DPR, saya kira akan mendapatkan hasil rumusan yang lebih optimal,” harap politisi Partai Gerindra tersebut. (ann/sf)