Anggota Komisi VII DPR RI Rudy Mas'ud. Foto : Jaka/Man

Anggota Komisi VII DPR RI Rudy Mas’ud mengaku bahwa ia cukup kesal dan menyesalkan Pemerintah yang tidak bisa memanfaatkan momentum menurunnya harga dan permintaan komoditas minyak beberapa waktu lalu. Padahal hal tersebut sangat dibutuhkan Indonesia untuk meningkatkan kapasitas cadangan minyak untuk menambah kapasitas nasional.

Hal tersebut ia sampaikan ketika Komisi VII DPR RI melangsungkan rapat dengar pendapat dengan Direksi BPH Migas di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2020). Menurutny BPH Migas selaku pengawas dapat memperhitungkan hal tersebut dengan baik sehingga tidak ada ‘kecolongan’ perihal peningkatan kapasitas cadangan minyak.

“Cadangan nasional kita hanya sanggup untuk 20 hari, padahal idealnya 60 hari. Pada saat demand turun kemarin BBM, harga minyak turun, harusnya ini jadi momentum untuk bisa meningkatkan kapasitas nasional. Seharusnya ini yang kita pikirkan. Harusnya program perbaikan tangki ini storage-storage ini menjadi prioritas. Ini harusnya BPH Migas ini bersuara kencang mestinya,” terang Rudy.

Politisi Partai Golkar itu mengatakan bahwa sebenarnya Komisi VII siap mendukung langkah BPH Migas dan Pertamina untuk fokus terhadap tingkat cadangan minyak, namun nyatanya belum ada political will dari kedua lembaga tersebut. Menurutnya, dua lembaga ini harus segera menetapkan skala prioritas arah kebijakan mereka.

“Saya melihat BPH Migas malah tidak meminta dukungan komisi terkait dengan cadangan migas atau cadangan nasional ini tidak pernah meminta dukungan ini. Meminta dukungan hanya ketika proyek pipanisasi yang menurut saya tidak begitu penting. Dan yang saya selalu lihat di sini itu ya mainannya Cuma kalau tidak pipa gas ya digitalisasi. Selalu ini saja yang diutamakan,” terangnya.

Rudy bahkan berharap agar prioritas proyek digitalisasi dan pipanisasi dapat dihentikan terlebih dahulu mengingat kondisi cadangan minyak yang masih sangat kurang. “Bukan tidak penting, tetapi tentunya ada skala prioritas. Karena kenapa? Kalau kondisi normal mau meningkatkan cadangan nasional itu biayanya sangat-sangat besar,” tandas legislator dapil Kalimantan Timur ini. (er/sf)