Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar (ke dua dari kiri) saat memimpin Tim Kunker Komisi IX DPR RI ke Cirebon, Jawa Barat, Rabu (7/10/2020). Foto : Ayu/Man

Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI menyerap berbagai aspirasi masyarakat Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, terutama di saat pandemi Covid-19 ini. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar mengatakan, pihaknya ingin mendapatkan masukan atau aspirasi masyarakat melalui Pemerintah Kota Cirebon, dalam hal pelayanan kesehatan, kondisi ketenagakerjaan dan masalah kependudukan lainnya.

“Konstitusi kita telah menjamin hak dasar kesehatan sebagaimana termaktub dalam UUD 1045 Pasal 28 H (ayat 1), yakni setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal mendapatkan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapat pelayanan kesehatan,” jelas politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini saat memimpin Tim Kunker Komisi IX DPR RI ke Cirebon, Jawa Barat, Rabu (7/10/2020).

Oleh karena itulah, tambah Ansory, Komisi IX DPR RI mengunjungi Kota Cirebon dalam masa resesnya kali ini. Tidak lain adalah untuk memastikan dan mengetahui secara jelas bahwa semua yang diperintahkan dalam Undang-Undang itu terpenuhi dan benar-benar diterima oleh masyarakat Kota Cirebon, terutama di masa pandemi Covid-19 ini.

Menjawab hal tersebut, Wakil Wali Kota Cirebon Eti Herawati mengungkapkan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat Kota Cirebon. Diantaranya terkait fasilitas rumah sakit di Kota Cirebon yang menurutnya sangat kurang. Sebut saja ruang ICU (Intensive Care Unit) di Rumah Sakit Gunung Jati hanya 2 unit. Padahal selama ini RS Gunung Jati tidak hanya sebagai RS rujukan untuk masyarakat Kota dan Kabupaten Cirebon saja. Melainkan juga digunakan oleh warga Majalengka, Kuningan, Indramayu, bahkan Kota Tegal.

Tidak hanya itu, Eti juga mengungkapkan berbagai permasalahan lainnya, salah satunya terkait data kependudukan Kota Cirebon. Menurutnya hingga saat ini data kependudukan masih belum jelas. Ia mengatakan berbagai instansi mengeluarkan data masing-masing yang sangat berbeda, hal ini tentu menyulitkannya dalam memetakan berbagai permasalahan kependudukan yang terjadi di kotanya.

Ia berharap ada satu database kependudukan atau data tunggal yang bisa dijadikan acuan bagi Pemerintah Kota untuk memetakan berbagai permasalah kependudukan ke depannya. “Kami tidak ingin database versi masing-masing, kami inginkan database tunggal. Bahkan Kalau bisa diinstruksikan dilakukan pendataan database kependudukan secara rutin. Misalnya dua tahun sekali. Ini untuk mendapatkan data kependudukan yang valid,” ungkap Eti. 

Menanggapi hal tersebut, Ansory mengatakan akan membawa aspirasi terkait berbagai permasalahan di Kota Cirebon sebagai bahan rapat kerja dengan Pemerintah atau menteri terkait. Pada kesempatan itu hadir juga beberapa Anggota Komisi IX DPR RI lainnya, di antaranya Netty Prasetiyani, Rahmad Handoyo, M. Devy Bijak, Zulfikar Ahmad, Nur Yasin, Adang Sudrajat, I Ketut Karyasa Adnyana, Saniatul Lativa, Ade Rezki Pratama, Mesakh Mirin, Nur Nadlifah, Anggia Erma Rini, dan Ashabul Kahfi. (ayu/sf)