Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati. Foto : Arief/Man

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengungkapkan apresiasinya atas kerja keras pemerintah untuk menangkal terjadinya resesi. Namun, mengingat resesi ini dialami oleh hampir semua negara di dunia, maka fokus pemerintah bukan pada resesinya, akan tetapi bagaimana meminimalisir dampak resesi. Seperti diketahui, Pemerintah sendiri telah mengumumkan resmi resesi pada bulan November ini setelah BPS mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi di kuarta-III minus 3,49 persen. Sehingga, suatu negara dinyatakan resesi ketika pertumbuhan ekonominya mengalami negatif pada dua kuartal berturut-turut.

Politisi Fraksi Partai PKS ini mengingatkan, dampak dari resesi yang paling dikhawatirkan adalah lonjakan pengangguran yang cukup tinggi yang berdampak pada lonjakan jumlah masyarakat miskin. Hal ini dapat dilihat dari empat variabel menurunnya pertumbuhan ekonomi, diantaranya konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, ekspor impor, dan investasi. Sementara keempat indikator tersebut menurun, hal yang sama tidak terjadi pada indikator daya beli, menurut Anis, tidak semua masyarakat kehilangan daya belinya.

“Ada sebagian masyarakat yang memiliki tabungan atau memiliki pendapatan yang cukup untuk belanja kebutuhannya. Hanya saja mereka menahan belanjanya, karena wabah masih berlanjut. Oleh karena itu, saya mengusulkan kepada pemerintah agar perhatian lebih diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak paling parah dari pandemi ini,” kata Anis melalui rilis pers tertulisnya yang diterima Parlementaria, Senin (9/11/2020).

Sementara itu, legislator asal Jakarta Timur ini mengatakan, dunia usaha juga perlu dorongan atau bantuan pemerintah untuk bisa bertahan dimasa pandemi ini. “Ketika dunia usaha tidak bisa bertahan, mereka melakukan efisiensi, merumahkan karyawannya dan melakukan PHK,” papar Anis. Dampak secara langsung kepada masyarakat inilah yang dinilai memicu turunnya konsumsi masyarakat. Terlebih ketika konsumsi menurun, maka akibatnya pertumbuhan ekonomi juga akan menurun.

Doktor Ekonomi lulusan Universitas Airlangga ini mengkritisi bahwa selama ini ekonomi Indonesia terlalu bertumpu pada aspek konsumsi. Tercatat, kontribusi konsumsi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 57 persen. Sementara kontribusi belanja pemerintah tidak sampai 10 persen. “Jadi ketika konsumsi rumah tangga anjlok, otomatis yang lain juga terbawa. Data BPS mencatat, di kuartal ketiga tahun ini, belanja pemerintah menunjukkan kenaikan. Akan tetapi belum cukup untuk melakukan ekspansi di dalam rangka mendorong konsumsi masyarakat,” tegasnya.

Konsumsi rumah tangga yang anjlok, investasi yang masih wait and see karena situasi ekonomi global belum membaik, dan aktivitas ekspor impor masih belum dapat didesak, dinilai Anis, menjadikan pemerintah harus berpikir ulang tentang aspek yang harus difokuskan dalam masa resesi ini. “Yang paling realistis menurut saya, bagaimana pemerintah bisa membantu masyarakat menghadapi resesi selama pandemi dan kemudian membantu mereka untuk tidak kehilangan daya belinya,” katanya.

Meski begitu, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini meyakini bahwa pemerintah sudah punya strategi yang disiapkan, mengingat Komisi XI DPR RI juga sudah sering menyampaikan secara langsung kepada Menteri Keuangan tentang pentingnya pemerintah menjaga daya beli karena sampai saat ini konsumsi menjadi penopang ekonomi nasional. Dirinya juga menegaskan bahwa di masa yang akan datang, perlu ada harapan yang lain sebagai pengganti konsumsi untuk pertumbuhan ekonomi nasional. 

“Belanja pemerintah bisa didorong sehingga jumlahnya naik, investasi yang sekarang masih negatif  juga bisa ditingkatkan. Begitu juga sektor UMKM yang jumlahnya sangat besar yaitu 99 persen dari jumlah pelaku ekonomi nasional, harus benar-benar diberi bantuan dan perhatian,” pungkas Anis. (alw/sf)