Ketua BAKN DPR RI Marwan Cik Asan saat memimpin Tim Kunker BAKN DPR RI ke Subang, Jawa Barat, Jumat (13/11/2020). Foto : Dipa/Man

Tim Kunjungan Kerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan penelahaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) RI mengenai kebijakan pengelolaan subsidi energi, khususnya bidang transportasi nelayan. Ketua BAKN DPR RI Marwan Cik Asan menegaskan, diperlukan transparasi terkait pengelolaan subsidi energi, terutama subsidi BBM terhadap nelayan di Subang, Jawa Barat.

“Tidak boleh ada kriminalisasi terkait BBM subsidi yang seharusnya dibeli nelayan di tempat yang sudah disediakan. Kalau kita mendengar keluhan dari lapangan, BBM di tempat yang ada itu malah tidak tersedia. Jadi tolong disampaikan dengan sebaik-baiknya. Saya yakin bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik,” ujar Marwan usai memimpin Tim Kunker BAKN DPR RI ke Subang, Jawa Barat, Jumat (13/11/2020).

Dalam Kunker itu, BAKN DPR RI menggelar pertemuan dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Subang, Jabar, di antaranya Kepala Bapedda, Kepala Dinas ASDM, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, perwakilan penerima subsidi energi BBM (nelayan) di Subang, serta pihak terkait lainnya.

Anggota Komisi XI DPR RI itu pun menekankan pada masalah kuota BBM subsidi di lapangan. Permasalahan akan kuota, Marwan mengingatkan agar lebih diperhatikan, melihat kondisi nelayan yang kesulitan untuk bekerja karena keterbatasan BBM. Ia meminta jajaran Pemkab Subang perlu memperhatikan lagi sampai ke bawah, melihat kondisi ini menjadi beban bagi para nelayan.

“Terkait dengan kebutuhan kuota, baik dari Pertamina, nanti akan kita sampaikan. Yang menjadi masalah adalah antara jumlah dengan kebutuhan juga berbeda. Dimana yang kita dengar saat rapat kali ini adalah hanya dari dua koperasi. Mungkin, masalah ini tidak hanya pada dua koperasi yang ada di Subang, belum lagi yang tidak ber-koperasi, tentu akan kita perhatikan,” tegas politisi Fraksi Partai Demokrat itu.

Tidak hanya permasalahan kuota BBM, legislator dapil Lampung II itu juga menegaskan pada masalah distribusi BBM yang terkendala. Lambatnya pendistribusian di daerah menjadi masalah baru. Melihat kondisi saat ini sudah harusnya serba cepat, karena perkembangan teknologi yang sudah cepat juga.

“Terkait dengan distribusi (BBM), melihat keluhan di daerah yang kurang, distribusinya agak lambat dikirim. Padahal (dari) paparan (yang disampaikan pihak terkait) saat ini kan serba cepat ya, karena sudah bisa online kan. Seharusnya laporan juga bisa cepat sampai ke kita yang berada di pusat,” tutup Marwan. (dip/sf)