Sekretaris Jenderal DPR RI Nining Indra Saleh mengatakan, pada serangkaian HUT ke-66 DPR RI, Ketua DPR RI Marzuki Alie akan menyampaikan Laporan Kinerja Dewan dalam Rapat Paripurna, Tanggal 6 September 2011.

            Nining mengatakan, HUT MPR/DPR RI diperingati setiap tanggal 29 Agustus, namun karena tanggal 29 Agustus bertepatan dengan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1432 Hijriah , maka Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI memutuskan untuk menyelenggarakan rapat paripurna setelah Lebaran.

            Nining menambahkan, Pidato Laporan Kinerja Dewan yang akan disampaikan pada 6 September mendatang merupakan pelaksanaan tahun yang ke dua setelah UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD mengamanatkan untuk melaporkan hasil-hasil kerjanya secara terbuka di dalam rapat paripurna.  

Laporan yang akan disampaikan Ketua DPR RI ini, kata Nining, merupakan seluruh tugas fungsi Dewan khususnya di dalam fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. “Ini akan dilaporkan setiap tahun termasuk perkembangan-perkembangan apa yang telah dicapai,” kata Nining dalam Dialog Interaktif di RRI Pro 3, Jum’at (26/8).

Menurut Nining, DPR RI di era reformasi sudah berubah sangat luar biasa dan ini tentunya berdampak pada Sekretariat jenderalnya, karena Setjen DPR merupakan supporting system yang harus memberikan dukungan sepenuhnya kepada dewan dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

            Saat ini, katanya, untuk meningkatkan profesionalisme seluruh SDM yang ada di jajarannya, Setjen melakukan pembaharuan-pembaharuan baik di dalam tata laksana pelaksanaan tugas-tugas, SDM nya dan penguatan kelembagaannya.

            Dia juga menjelaskan bahwa DPR periode 2009-2014 untuk pertama kalinya mempunyai Rencana Strategis (Renstra) bagaimana DPR lima tahun ke depan. Dan salah satu bagian dari Renstra itu adalah penguatan dukungan dari Sekretariat Jenderal kepada Dewan.

            Guna meningkatkan kapasitas dari supporting system, ada hal-hal penting yang harus  dilaksanakan Sekretariat Jenderal DPR RI dalam memberikan dukungan kepada para anggota Dewan di dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

            Hal penting pertama adalah dari segi Kelembagaan, karena Setjen DPR sekarang bukan saja memberikan dukungan dari segi teknis dan administratif, tetapi di era reformasi ini Setjen DPR RI fungsinya memberikan dukungan teknis administratif dan keahlian. “Jadi di sini ada perubahan paradigma yang sangat mendasar,” katanya.

Menurut Nining, dukungan keahlian ini merupakan dukungan yang sangat penting  karena langsung berkaitan dengan kinerja para Anggota DPR. Berkaitan dengan hal tersebut, sekarang sedang diproses akan dibentuk Badan Fungsionaris Keahlian, jadi nantinya akan ada Badan tersendiri yang memberikan dukungan keahlian kepada Dewan.

            Yang ke dua, penguatan Kehumasan, hal ini juga merupakan bagian penting dari Renstra melalui pengembangan teknologi informasi.  

            Hal penting lainnya, kemandirian pengelolaan anggaran DPR. Karena DPR sebagai lembaga legislatif tentu ada karakteristik yang berbeda dari sistem penganggarannya, oleh karena itu, inipun masuk didalam tujuan atau tugas-tugas yang telah dirumuskan didalam Renstra.

            Berikutnya, pengembangan prasarana utama dan pengembangan perpustakaan parlemen. Di negara manapun, kata Nining, perpustakaan parlemen menjadi bagian penting dan menjadi perpustakaan rujukan, karena di situ ada pusat research, hasil-hasil penelitian, himpunan buku-buku dan informasi lengkap yang tentunya sangat dibutuhkan khususnya para tenaga ahli di dalam memberikan dukungan kepada para Anggota Dewan. “Jadi, perpustakaan parlemen ini akan menjadi prioritas ke depan untuk semakin dikembangkan,” tambahnya.

            Hal penting lain yang masuk dalam Renstra adalah penguatan representasi. Hal ini terkait dengan pengembangan sarana komunikasi melalui pembentukan rumah aspirasi di daerah-daerah pemilhan para anggota.  

Pengembangan E-Parliament di era informasi dan globalisasi juga menjadi bagian yang sangat penting, karena saat ini teknologi informasi kita sudah berkembang pesat sehingga dengan teknologi ini diharapkan masyarakat akan lebih mudah mendapatkan informasi-informasi dari DPR. (tt) foto:ry/parle