Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Sri Rahayu (kerudung merah) saat pertemuan tim kunspek Komisi IX DPR RI dengan jajaran BLK se-Sulut yang juga dihadiri Ditjen Binalattas Kementerian Tenaga Kerja, Apindo dan Kadin Sulut, di Kantor Gubenur Provinsi Sulut, Kamis (19/11/2020). Foto : Arief/Man

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Sri Rahayu mengatakan, Komisi IX DPR RI mendorong Balai Latihan Kerja (PLK) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dijadikan BLK bertaraf internasional agar mampu menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang handal dan mampu bersaing dengan tenaga kerja asing di era revolusi industri.

Hal ini disampaikan Sri Rahayu usai pertemuan tim kunspek Komisi IX DPR RI dengan jajaran BLK se-Sulut yang juga dihadiri Ditjen Binalattas Kementerian Tenaga Kerja, jajaran Pemprov Sulut, Apindo dan Kadin Sulut, di Kantor Gubenur Provinsi Sulut, Kamis (19/11/2020). Ia mengatakan, hal ini sesuai dengan keinginan Presiden Joko Widodo agar SDM Indonesia mampu bersaing dengan tenaga asing di era revolusi industry 4.0. 

"Sulawesi Utara adalah kota pariwisata, tetapi perangkat-perangkat yang terkait dengan kepariwisataan, untuk pelatihannya belum ada. Sehingga BBPLK bertaraf internasional mutlak diperlukan untuk menunjang pada sektor pariwisata Sulut," kata Sri Rahayu.

Sri Rahayu, demi mewujudkan BLK bertaraf internasional, pada tahun 2021 pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 475 miliar untuk merenovasi 14 balai, salah satunya adalah yang ada di Sulawesi Utara. "Ada pilihan antara Bitung dengan kota yang lain, kita sedang berproses dan menunggu persetujuan anggota dewan untuk menjadikannya bertaraf internasional,” ujarnya.

Jika sudah ada yang ditetapkan untuk dijadikan Balai Besar Pengembangan Latikan Kerja (BBPLK) bertaraf internasional, maka nantinya seluruh aset dari BLK itu nanti akan diserahkan kepada pemerintah pusat. Meskipun demikian, dijelaskan Sri Rahayu, pengelolaan dan manajemennya tetap berada di daerah.

Ditempat yang sama, Dirjen Binalattas Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) Budi Hartawan mengatakan, penyerapan peserta didik BLK di pasar kerja sekitar 50 persen. Oleh karena itu, kedepan akan dibangun kejuruaan yang disesuaikan dengan potensi daerah yang ada.

"Seperti pengelolaan hasil perikanan, pertanian juga kejuruan lain seperti motor tempel sangat dibutuhkan di Sulawesi Utara. Banyak nelayan yang perlu servis untuk pergantian sparepart motor tempel. Jadi kejuruan-kejuruan itu nantinya akan disesuaikan dengan apa yang memang dibutuhkan daerah agar peserta pelatihan dari BLK bisa terserap semua," kata Budi. ( afr/es)