Komisi V Minta BMKG dan BASARNAS Antisipasi La Nina
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae saat memimpin RDP Komisi V secara fisik dan virtual dengan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kepala BASARNAS Bagus Puruhito dan Kepala Bapel-BPWS, di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (24/11/2020). Foto : Eno/Man
Komisi V DPR RI meminta jajaran BMKG, BASARNAS dan Bapel-BPWS untuk meningkatkan percepatan realisasi dan penyerapan anggaran pada program atau kegiatan seperti sekolah iklim, sekolah lapang cuaca, pelatihan pencarian dan pertolongan, serta peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satunya, dalam upaya antisipasi bencana fenomena La Nina jelang akhir tahun 2020.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae saat memimpin RDP Komisi V secara fisik dan virtual dengan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kepala BASARNAS Bagus Puruhito dan Kepala Bapel-BPWS, di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (24/11/2020).
“Selanjutnya, Komisi V DPR RI meminta kepada BMKG, BASARNAS dan Bapel-BPWS untuk mempercepat peningkatan realisasi APBN Tahun Anggaran 2020 untuk mencapai prognosis penyerapan keuangan masing-masing. Yakni, BMKG sebesar 92,7 persen, BASARNAS sebesar 90 persen dan Bapel-BPWS sebesar 90,10 persen sesuai saran dan masukan dari Komisi V DPR RI,” ujar politisi F-Golkar tersebut.
Senada, Anggota Komisi V DPR RI Sudewo mengingatkan jajaran BMKG dan BNPP/BASARNAS secara khusus kepada BASARNAS untuk membuat perencanaan yang terukur dan matang, terutama dalam aspek anggaran dalam langkah-langkah antisipasi fenomena La Nina yang diprediksi melanda Indonesia hingga akhir tahun 2020.
“BASARNAS dalam upaya antisipasi fenomena La Nina pasti butuh anggaran. Ini perlu disampaikan kepada Komisi V. Komisi V pasti akan membantu dalam memperjuangkan peningkatan anggaran. BASARNAS tidak bisa hanya sekedar menghadapi La Nina. Namun, harus mempersiapkan segala sesuatunya baik dari segi kebutuhan barang serta kegiatan pasti butuh anggaran dan perencanaan yang matang,” tandas politisi Partai Gerindra itu.
Merespon hal itu, Kepala BASARNAS Bagus Puruhito mengungkapkan berkaitan dengan antisipasi fenomena La Nina seperti yang disampaikan Anggota Komisi V DPR RI, ia mengharapkan kepada Komisi V DPR agar bisa membantu dalam pengajuan peningkatan anggaran di akhir tahun.
“Sebab, pada hakekatnya BASARNAS sangat kesulitan dalam metode penyelesaian serapan anggaran pada tanggal 15 Desember. Karena, ada kemungkinan kebencanaan dan segala macam terjadi setelah tanggal itu. Nah, darimana anggaran ini ada? Satu-satunya ada di bendahara negara, yaitu Menteri Keuangan. Dimana, biasanya kita ajukan dan diberikan pada tahun mendatang,” papar Kepala BASARNAS. (pun/sf)