Anggota Komisi V DPR RI Bob Andika Mamana Sitepu. (Foto: Sofyan/sf)

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie menilai pengelolaan BUMDes Tridadi Makmur, Desa Tridadi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bisa menjadi percontohan bagi BUMDes di daerah lain. Pasalnya, BUMDes Tridadi Makmur ini memiliki berbagai inovasi dan kreativitas, sehingga dapat berperan sebagai penggerak ekonomi di pedesaan.

“Kita berharap BUMDes sebagai penggerak ekonomi. Tentu kita berharap tidak hanya di desa ini, tapi BUMdes lain. (BUMDes Tritadi Makmur) Ini saya kira bisa dijadikan percontohan untuk BUMdes di seluruh Indonesia,” kata Syarif usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI dengan perwakilan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Pemerintah Kabupaten Sleman, serta pengelola BUMDes Tridadi Makmur di Puri Mataram, Sleman, DIY, Kamis (26/11/2020).

Politisi Partai NasDem ini menambahkan, sebagai penggerak ekonomi di pedesaan, kehadiran BUMDes juga dapat memperkuat ketahanan pangan, khususnya di era pandemi Covid-19 ini. Selain itu, di masa pandemi, BUMDes juga harus melakukan sejumlah adaptasi dan mengembangkan inovasi dan kreativitas agar unit usahanya tetap berjalan. Ia pun mengapresiasi sejumlah inovasi yang dikembangkan BUMDes Tridadi Makmur.  

“Harus ada inovasi. (BUMDes Tridadi Makmur) Buka (jasa dan lokasi) wedding, itu inovasi. Lokasi bagus, ada tempat pertemuan, bisa dimanfaatkan. Belanja lewat online, itu salah satu terobosan yang ada. Pandemi ini jangan dijadikan suatu musibah, tapi ajang melahirkan terobosan. (Perlu) Ada terobosan baru. Saya kira itu pentingnya ada inovasi dan kreativititas pengelola BUMDes itu,” tandas legislator daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Barat I itu.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi V DPR RI Bob Andika Mamana Sitepu memberikan apresiasi pada pengelolaan BUMDes Tridadi Makmur. Menurutnya, dengan potensi yang dimiliki, BUMDes telah menggerakkan perekonomian di pedesaan, termasuk membuka lapangan kerja. Bahkan dengan pengelolaan BUMDes yang baik, dapat menciptakan kemandirian desa, sehingga tidak bergantung kepada dana desa.

“Kita lihat kalau BUMDes seperti ini, ini sebenarnya untuk menghidupkan perekonomian desa, menambah lapangan kerja, dan menambah sektor-sektor usaha-usaha kecil yang dapat mendongkrak perekonomian desa. Sekarang ini jangan desa-desa ini selalu mengharapkan anggaran-anggaran (dana) desa. Desa juga harus bisa mendapat penghasilan dari BUMDes yang mereka bentuk. Jadi mereka dapat berdikari sendiri, dengan menggunakan gotong royong antara BUMDes dengan masyarakat,” papar politisi PDI-Perjuangan itu.

Guna mendukung unit usaha yang dijalankan, Bob Andika melihat setiap BUMDes memaksimalkan potensi dan kearifan lokal yang ada. Selain itu, BUMDes juga harus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, agar kearifan lokal yang ada dapat meningkatkan pendapatan BUMDes. Sementara untuk Kemendes PDTT, Bob Andika meminta untuk mendukung berbagai program BUMDes yang ada di seluruh Indonesia dan melakukan pemetaan BUMDes yang perlu mendapat bantuan.

“BUMDes ini sudah mandiri, ini contoh yang wajib didukung Kementerian Desa PDTT. Kemendess harus betul-betul mapping, data-data BUMdes yang layak dibantu. Kita mendukung BUMDes bisa bangkit di masa pandemi. Kita lihat di saat Covid ini banyak desa sangat prihatin. Kita berharap ke depan, Kemendes juga menganggarkan tidak hanya sektor pariwisata, tapi juga sektor pangan dan pupuk, itu harus ditangani Kemendes bekerja sama dengan pemda, pemerintah desa, dan BUMdes,” pesan legislator dapil Sumut III itu.

Sementara itu Direktur BUMDes Tridadi Makmur, Raden Agus Kholik memaparkan, BUMDes Tridadi Makmur memiliki dua unit usaha, yakni kawasan wisata Puri Mataram dan budi daya tanaman hias (aglonema). Pihaknya memanfatkan tanah desa seluas 4,5 hektar untuk dijadikan kawasan wisata yang berisi restoran dan berbagai taman. Selain itu, pemdes pun memberikan modal sebanyak Rp 68,5 juta. Selain itu, BUMDes menggali permodalan dari masyarakat Desa Tridadi untuk membuat berbagai fasilitas di Puri Mataram.

“BUMDes ini berdiri di Desember 2017. Kami diberi modal dari desa kurang lebih Rp 68,5 juta untuk membuat dan mengembangkan BUMDes. Berhubung pendanaan sangat terbatas, BUMDes menggali permodalan dari warga. Karena tanah desa siapapun yang menggunakan harus sewa, termasuk BUMDes, kita sewa selama 15 tahun. Nilainya Rp 2,7 miliar. Karena tidak ada modal untuk sewa, kami sampaikan kepada kepala desa, kita sewa 15 tahun ini sebagai modal desa. Jadi kita punya modal secara intangible Rp 2,7 miliar,” jelasnya.

Kholik menambahkan, selama buka dari Juni sampai Desember 2018, BUMDes Tridadi Makmur mendapatkan omzet Rp 1,9 miliar, dengan biaya operasional Rp 1,5 miliar, sehingga untung Rp 324 juta dengan pembagian 51 persen masuk pendapatan desa dan 49 persen kepada pemberi modal. Sementara selama tahun 2019, pihaknya mendapat omzet Rp 6 miliar, dengan biaya operasional dan penyusutan aset sebesar Rp 5,399 miliar, sehingga keuntungan yang didapat pada tahun 2019 sebanyak Rp 618 juta.

“Pemberdayaan tenaga 80 persen dari warga. Tidak seperti swasta, tidak ada seleksi ketat. Ada yang tidak sekolah, lulusan SD, SMP, hingga sarjana. Ibu-ibu PKK kita berdayakan untuk menjajakan makanan tradisional. Pegawai yang ada di Puri Mataram ini pegawai tetap ada 63 orang, di budi daya tanaman hias 5 orang, supplier 21 orang, ibu-ibu di pasar 15 orang, pegawai kontrak 60 orang. Jadi yang ikut tergabung di BUMDes ada 159 orang,” jelas Kholik kepada Tim Kunspek Komisi V DPR RI. (sof)