Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron meninjau produk UMKM binaan BUMN di Kalimantan Selatan. (Foto: Sofyan/sf

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mendukung peningkatan kapitalisasi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kalimantan Selatan melalui pembinaan perusahaan-perusahaan BUMN. Menurutnya, BUMN klaster asuransi selain menjalankan tupoksinya sebagai penjamin penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan tetap menjalankan pembinaan kepada UMKM diharapkan dapat meningkatkan kapasitas usaha UMKM.

Herman mengungkapkan hal itu usai mengikuti Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI meninjau pelaku UMKM di Banjarmasin, Kalsel, Kamis (3/12/2020). Usai peninjauan, agenda dilanjutkan dengan pertemuan bersama jajaran direksi BUMN klaster asuransi, di antaranya Direktur Bisnis PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Pantro Pander Silitonga, Direktur Utama PT Jamkrindo Putrama Wahju Setyawan, Direktur Teknik PT Askrindo Vincentius Wilianto, dan Direktur Utama PT Jasindo Didit Mehta Pariadi.

“Produk-produk (UMKM Kalsel) saat ini masih tergantung dengan permintaan masker yang dipesan oleh Kementerian Kesehatan. Sehingga perlu ada inovasi-inovasi baru. Selain inovasi yang tunbuh dari masyarakat, dimana mereka mengembangkan kain khas Kalimantan Selatan, yang menurut saya produknya sudah bagus-bagus. Tentu kami memberikan dukungan, meski barangkali tindak lanjut lebih besar lagi agar kapitalisasi UMKM semakin besar,” kata politisi Partai Demokrat itu.

Herman menambahkan, UMKM merupakan jangkar atau atau penopang perekonomian negara. Pasalnya hampir 98 persen tenaga kerja diserap oleh sektor UMKM, namun sisa 2 persennya bisa dikuasai oleh perusahaan besar. Oleh karena itu, ia melihat bagaimana kembali memantapkan UMKM. Mengingat pada krisis moneter 1998, sudah terbukti jangkar perekonomian nasional itu penguatannya di UMKM. Dengan kondisi pandemi Covid-19 seperti sekarang ini yang turut berdampak pada UMKM, pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diharap dapat menyentuh pelaku UMKM.

Di sisi lain, Herman juga memberikan pandangannya terhadap pembinaan UMKM oleh BUMN. “Pembinaan itu sebetulnya banyak aspek. (Gencarnya) Pemasaran tentu untuk mereka bisa meningkatkan produksi. Akan berimbas pada penbiayaan. Karena size produksi yang semakin besar, membutuhkan pembiayaan yang lebih besar. Semakin naik dan semakin banyak produk itu masuk ke dalam pasar tertentu, nantinya kualitas yang akan menjadi persoalan. Kalau kualitasnya biasa saja, mungkin kelas menengah atas agak kurang berminat. Bagaimana masuk ke segmen itu. Sehingga meskipun dengan size usaha yang kecil, tetapi kemudian value added dan harga yang cukup baik (diterima) pada tingkat segmen menengah ke atas,” sarannya.

Sementara terkait penyaluran PEN yang belum optimal, Herman menilai pemerintah perlu menggenjot penyaluran PEN demi kepentingan bangsa dan negara. “UMKM ini tidak akan tumbuh seagresif pada waktu biasa-biasa saja karena ada pandemi. Oleh karenanya, kita harus selesaikan dulu Covid, sambil menguatkan secara institusi kepada UMKM ini. Bahkan sekarang pada ultra mikro, juga bantuan kepada individu. Penguatan institusinya harus ada, tetapi pandemi juga harus dikendalikan. Pandemi dikendalikan, institusinya kuat, suatu saat take out-nya akan lebih sempurna,” optimis legislator dapil Jawa Barat VIII itu.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Jamkrindo Putrama Wahju Setyawan memaparkan, sampai dengan Oktober 2020 penjaminan KUR di Jamkrindo mencapai volume Rp78,47 triliun, kemudian PEN di angka Rp4,15 triliun. Untuk jumlah UMKM yang dijamin sampai dengan Oktober 2020, untuk KUR sebanyak 2,6 juta pelaku usaha, dan PEN sebanyak 8600 pelaku usaha. PEN selain disalurkan untuk UMKM, juga diberikan kepada non-UMKM.

“Porsi ke depan, (PEN) untuk UMKM akan lebih besar, sehingga hal ini diharapkan dapat dijembatani oleh Komisi VI DPR RI. Sementara dalam hal bersinergi dengan BUMN asuransi lain, kami melakukan pembinaan, kami juga dengan perbankan untuk melakukan pembinaan dengan UMKM,” jelas Putrama kepada Tim Komisi VI DPR RI.

Sementara itu, Direktur Teknik PT Askrindo Vincentius Wilianto menjelaskan, Askrindo bersama dengan Jamkrindo menyalurkan KUR dan PEN. Untuk KUR sudah disalurkan kepada 21,8 juta penerima, dengan 41,7 juta tenaga kerja yang terlihat dalam usaha UMKM yang dijamin Askrindo. Untuk di Kalsel, penjaminan KUR yang sudah disalurkan plafonnya sebesar Rp1,7 triliun, dan untuk PEN sebesar Rp99 miliar.

“Untuk KUR sudah melibatkan 74 ribu debitur, sedangkan tenaga kerja yang terlibat 100 ribuan. Kalau dari sisi PEN dengan plafon kredit Rp99 miliar, jumlah debitur 162 dan tenaga kerjanya 405 orang. Spesifik mengenai kelompok sektornya yang kita salurkan, untuk di sisi KUR itu tiga besarnya adalah perdagangan, kemudian pertanian dan kehutanan serta jasa dan usaha lainnya. Kalau dari sisi kredit PEN itu tiga besarnya di sektor perdagangan, konstruksi dan usaha persewaan,” jelas Vincentius. (sf)