Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti saat mengikuti peninjauan Stasiun Tawang, Semarang, Jumat (4/12/2020). Foto : Alfi/Man

Memasuki akhir Desember, perayaan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 (Nataru) akan segera berlangsung. Namun, tahun ini seluruh dunia sedang menghadapi pandemi Covid-19, sehingga diperlukan upaya khusus untuk tetap menjamin pelaksanaan protokol kesehatan dengan benar dan tegas bagi para penumpang dan petugas lapangan, khususnya di bandara, pelabuhan, terminal dan stasiun serta posko penyelenggaraan operasi.

Guna memastikan kesiapan dan persiapan tersebut, Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik dengan meninjau Bandara Ahmad Yani, Pelabuhan Tanjung Emas dan Stasiun Tawang di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Mengikuti agenda tersebut, Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mendorong pada instansi dan pemangku kepentingan terkait melakukan antisipasi teknis terhadap permasalahan yang kemungkinan terjadi pada arus mudik dan balik Nataru di masa pandemi.

“Kesiapan setiap tahun sudah dilakukan, kita minta jangan hanya rutinitas tetapi lebih ekstra, karena sekarang bukan hanya musim ke pandemi, tetapi sudah memasuki musim banjir dan longsor. Harus ada mitigasi berupa posko-posko bencana seperti banjir dan longsor, juga ditambah dengan posko-posko kesehatan. Walaupun kita harap di musim korona ini masyarakat tidak terlalu berlalu-lalang, supaya tidak ada peningkatan kasus,” kata Novita saat mengikuti peninjauan Stasiun Tawang, Semarang, Jumat (4/12/2020).

Meski protokol kesehatan Covid-19 di fasilitas transportasi umum seperti bandara, pelabuhan dan stasiun sudah dinilai bagus, Novita mengatakan penerapannya jangan hanya basa-basi. Otorita terkait harus mampu membuat setiap penumpang benar-benar menjalankan protokol kesehatan sesuai dengan kebutuhan untuk tetap menjaga kesehatan dan pencegahan penularan. “Kalau bisa stay at home tentu lebih baik, tetapi kalaupun tidak bisa ya tolong sekali kita jaga diri dan jaga lingkungan kita,” imbau politisi Partai Gerindra itu.

Hadir dalam pertemuan tersebut, jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perhubungan Laut, dan Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, jajaran Ditjen Bina Marga, Ditjen SDA, Ditjen Cipta Karya, dan BPJT Kementerian PUPR, Angkasa Pura I, Pelindo III, ASDP Indonesia Ferry, PT Pelni, BMKG dan Basarnas, hingga jajaran Pemprov dan Polda Jawa Tengah.

Saat pertemuan berlangsung, Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi menyampaikan sejumlah temuan yang tidak sesuai dengan konsep kebijakan yang telah dipaparkan oleh masing-masing mitra tersebut. Mulai dari temuannya saat mengunjungi Sam Ratulangi Manado, Sulawesi Utara. Pihaknya menemukan masalah ketidaknyamanan karena proses pembangunan pada bandara tersebut dinilai cukup mengganggu. Sebagaimana diketahui, Bandara Sam Ratulangi masih sedang berbenah untuk melakukan perpanjangan runway dan pembangunan sejumlah fasilitas, yang baru akan selesai akhir Desember 2020 ini.

“Kemudian saya kegiatan besoknya di Bandara Hasanuddin Makassar. Di bandara ini, pesawat delay berbarengan dengan semua restoran tutup. Harusnya penumpang dapat kompensasi minimal makanan-minuman, tetapi banyak penumpang terlantar. Jadi hati saya bergejolak gitu, kenapa mereka harus menderita gara-gara kesalahan teknis penerbangan. Saat saya ke Bandara Juanda (Surabaya) luar biasa hujan besar, penumpukan penumpang pada saat di area kedatangan dan saya merasakan bahwa ini penanganannya tidak profesional,” ungkapnya.

Berbagai temuan lainnya juga diungkap politisi Fraksi Gerindra tersebut ketika melakukan perjalanan melalui jalan tol. Pihaknya masih menemui adanya kesulitan ketika harus bernegosiasi untuk menggunakan mobil derek. Yang lebih mengejutkan, Mulyadi mengungkap adanya praktik jual beli hasil rapid test di salah satu stasiun di Semarang. “Harusnya pemangku kepentingan ini memperhatikan, jangan sampai temuan di lapangan itu dianggap sepele. Jangan sampai tataran konsep bagus, tapi implementasinya membahayakan,” imbuhnya.

Mulyadi bahkan mendorong perlu adanya audit lapangan dari penerapan protokol kesehatan di lapangan, mengingat semakin meningkatnya kasus positif Covid-19. “Harus reset SOP terhadap penanganan protokol kesehatan di transportasi publik, terutama dalam tataran pelaksanaannya. Tetap kita tidak boleh tidak boleh lalai menghadapi situasi situasi seperti sekarang ini, sehingga masyarakat tidak terus-menerus menjadi korban,” tutup legislator dapil Jawa Barat V itu. (alw/sf)