Komisi II dan Setneg akan Bentuk Tim Kerja Bersama

07-12-2020 / KOMISI II
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung saat rapat dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Sekretariat Kabinet (Seskab), dan Kantor Staf Presiden (KSP), di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/12/2020). Foto : Runi/Man

 

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyampaikan, Komisi II DPR RI bersama Kementerian Sekretariat Negara RI akan membentuk tim kerja bersama untuk optimalisasi pengelolaan dan pengawasan aset yang memiliki nilai komersial guna menambah perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

 

Demikian salah satu poin kesimpulan dari rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Sekretariat Kabinet (Seskab), dan Kantor Staf Presiden (KSP), di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/12/2020).

 

"Mencermati laporan yang disampaikan Kemensetneg RI, Dirut BLU PPK GBK dan Dirut BLU PPKK, juga untuk menindaklanjuti kesimpulan Rapat Kerja Komisi II DPR RI pada tanggal 28 Januari 2020, dimana masih diperlukannya optimalisasi pengelolaan dan pengawasan aset serta peningkatan pemanfaatan aset yang tidak digunakan yang memiliki nilai komersial untuk menambah perolehan PNBP, Komisi II DPR RI bersama Kementerian Sekretariat Negara RI akan membentuk tim kerja bersama," ucap Doli

 

Pada kesempatan yang sama, Komisi II DPR RI juga meminta kepada Kantor Staf Presiden untuk terus mengoptimalkan kinerja dukungannya kepada Presiden dan Wapres.

 

"Berdasarkan penjelasan Kantor Staf Presiden dalam pengendalian program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis, Komisi II DPR RI meminta Kantor Staf Presiden terus mengoptimalkan kinerja dukungan terhadap Presiden dan Wakil Presiden," kata politisi Fraksi Partai Golkar itu. (dep/es)

BERITA TERKAIT
Bahtra Banong Ingatkan Hakim MK Jaga Netralitas dalam Sengketa Pilkada Serentak
09-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengingatkan seluruh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjaga netralitas...
Komisi II Siap Berkolaborasi dengan Kemendagri Susun Draf dan NA RUU Pemilu
06-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pihaknya siap berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam...
Perlu Norma Baru untuk Antisipasi Terlalu Banyak Pasangan Capres-Cawapres
04-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyebut DPR dan pemerintah akan mengakomodasi indikator pembentukan norma baru...
Putusan MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden Jadi Bahan Revisi UU Pemilu
03-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang...