Komisi V DPR RI mendukung usulan Badan Pelaksana-Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BP-BPWS) untuk mempercepat penyelesaian program/kegiatan pada 3 kawasan (kawasan kaki sisi jembatan Surabaya dan sisi Madura serta kawasan khusus Madura di pantai utara Madura). Komisi V DPR juga mendukung perubahan status jalan provinsi lintas utara Pulau Madura menjadi jalan strategis nasional melalui dana dari APBN.

Demikian salah satu kesimpulan rapat yang disampaikan Wakil Ketua Komisi V Nusyirwan Soejono saat rapat dengar pendapat dengan Bapel-BPWS dan Badan Pelaksana-Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (Bapel-BPLS), Selasa sore (13/9) di gedung DPR.

Komisi V DPR RI juga mendukung Bapel-BPWS agar Kementerian Pekerjaan Umum dapat mengalokasikan anggaran pemeliharaan jembatan Suramadu sebelum terbentuknya BLU–BPWS.

Selain itu, Komisi V DPR RI mendesak Bapel BPWS untuk melakukan percepatan realisasi penyerapan anggaran pada APBN 2011 dan meminta agar penyampaian laporan penyerapan anggaran Bapel BPWS lebih terinci khususnya terhadap belanja barang, modal, dan pegawai.

  Agenda rapat Komisi V sore itu dengan ke dua Badan Pelaksana membahas Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) tahun 2012.

Ketua Bapel BPWS Mohamad Irian mengatakan, seluruh kegiatan tahun 2012 merupakan kegiatan tugas prioritas dalam rangka percepatan pengembangan wilayah Suramadu yang terkait secara langsung terhadap pencapaian sasaran program prioritas nasional atau Kementerian/Lembaga.

Irian menambahkan, pagu indikatif BPWS Tahun 2012 sebesar kurang lebih Rp 299,5 miliar dari kebutuhan biaya yang diusulkan sebesar kurang lebih Rp 1,3 triliun.

“Dengan pagu indikatif tersebut, kata Irian, kebutuhan untuk operasi pemeliharaan jembatan Tol Suramadu sebesar Rp 30 miliar belum tersedia,” katanya.

Dia menjelaskan, sasaran kegiatan jangka menengah BPWS lima tahun pertama (2010-2014) diantaranya adalah pembebasan lahan untuk pembangunan bangunan publik (Rest Area) dan untuk infrastruktur dan utilitas utama dalam kawasan industri, permukiman, jasa dan wisata.

Selain itu, pembebasan lahan untuk pembangunan jalan menuju Pelabuhan Peti Kemas di Pantai Utara Madura, pembebasan lahan untuk pembangunan Pelabuhan, menyediakan sarana prasarana untuk pelayanan mendukung kegiatan pengembangan wilayah Suramadu dan membangun rest area dan kawasan wisata di Kawasan kaki Jembatan Sisi Surabaya, Madura.

Dalam periode lima tahun pertama, pihaknya berharap masuknya investor swasta baik investor domestik maupun asing.

            Irian menjelaskan, anggaran tahun 2012 ini selain untuk dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas, juga yang terpenting untuk pengembangan wilayah Suramadu, diantaranya program-program yang akan dijalankan adalah pelaksanaan rencana teknis, studi kelayakan dan pengembangan SDM, pelaksanaan promosi investasi dan sistem perijinan, pembangunan infrastruktur dan penyiapan kawasan siap bangun termasuk didalamnya pembebasan 365 ha lahan, dan pembangunan infrastruktur kawasan. (tt)