Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Alhabsyi. Foto : Naefuroji/mr

Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Alhabsyi mengapresiasi langkah pro justitia yang ditempuh keluarga korban insiden penembakan di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek dan para tokoh masyarakat dari berbagai elemen. Enam laskar Front Pembela Islam (FPI) yang mengawal Rizieq Shihab itu tewas ditembak polisi, Senin (7/12/2020). Menurut polisi, hal itu dilakukan karena laskar menyerang petugas menggunakan senjata api.

“Kami (Komisi III, red) telah menerima aduan dari keluarga korban insiden KM 50. Kenapa saya sebut insiden, karena ada dua versi cerita yang berkembang di publik. Namun pada prinsipnya kami sebagai Anggota Komisi III akan menerima aduan ini dengan baik. Meskipun sebenarnya tewasnya enam orang anggota FPI seharusnya tidak perlu terjadi, dan ini tentu sangat kami sesalkan,” ujar Aboe dalam siaran persnya, baru-baru ini.

Ditambahkan politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini, sejatinya enam orang anggota FPI itu adalah warga Indonesia. Dan, bukankah selama Kapolri selalu menyampaikan bahwa Polri menganut asas 'Salus Populi Suprema Lex Esto' atau keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.

Pihaknya pun, lanjut Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI ini, selama ini sudah mendengar aspirasi yang beredar luar di masyarakat. Setidaknya lebih dari 55 pihak dan organisasi yang menuntut untuk dibentuknya Tim Gabungan Pencari Fakta. Aspirasi yang sedemikian besar ini tentu tidak bisa didiamkan saja. Sebagai wakil rakyat pihaknya harus menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan baik.

"Langkah-langkah pro justitia seperti yang diminta keluarga korban dan para tokoh masyarakat dan berbagai elemen ini harus kita apresiasi dengan baik. Situasi ini jauh lebih baik dari apa yang terjadi di Amerika Serikat ketika George Floyd tewas saat penangkapan. Artinya ada kesadaran bersama untuk mengembalikan persoalan ini ke jalur hukum dan tindak mengambil tindakan anarkisme, karenanya itu patut diapresiasi,” paparnya.

Aboe mengakui bahwa sampai saat ini masih banyak informasi yang simpang siur. Hal itu tentu perlu diklarifikasi dengan baik. “Apakah memang persoalan protokol kesehatan bisa berujung pada tindakan represif seperti ini? Itu semua nanti akan kita klarifikasi dengan Kapolri. Komisi III sebagai mitra kerja Kepolisian akan mengagendakan pemanggilan Kapolri untuk mendudukkan perkara ini,” pungkasnya. (ayu/sf)