Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin. Foto : Oji/Man

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin menyesalkan adanya publik figur yang melanggar protokol kesehatan pasca mendapatkan vaksinasi Covid-19. Perilaku tersebut dinilai Azis sangat tidak terpuji dan tidak patut dicontoh. Menurutnya, meskipun proses vaksinasi Covid sudah berlangsung, protokol kesehatan (prokes) tetap harus dipatuhi oleh masyarakat, terutama publik figur yang dipilih pemerintah untuk menjadi contoh.

Hal itu dikatakannya Azis merespons maraknya pemberitaan terkait aksi Raffi Ahmad yang mendatangi acara pesta tanpa menggunakan masker setelah ikut divaksinasi bersama Presiden Joko Widodo di Istana Negara. "Tindakan itu sangat tidak terpuji, publik figur maupun masyarakat secara luas patut menjadi contoh yang baik dalam penerapan protokol kesehatan," kata Azis melalui rilis yang diterima Parlementaria, Jumat (15/1/2021).

Pimpinan DPR RI Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) ini mengingatkan, adalah suatu keistimewaan bagi mereka yang berhasil divaksinasi tahap awal. “Tolong jaga amanah tersebut dalam menyukseskan program Vaksinasi Covid-19 Nasional sesuai dengan cara yang tepat, protokol kesehatan merupakan salah satu unsur terpenting," ujarnya.

Azis juga mengapresiasi permintaan maaf Raffi Ahmad kepada Presiden Jokowi dan masyarakat dan berharap hal serupa tidak terulang kembali. Menurut dia, permintaan maaf tersebut perlu juga ditujukan kepada masyarakat yang sudah sempat memberikan kepercayaan kepada yang bersangkutan.

"Bagus kalau sudah menyadari kesalahan. Semoga masyarakat juga dapat memaafkannya. Selanjutnya, ini menjadi pelajaran akan pentingnya tetap menjalankan protokol kesehatan sekalipun sudah divaksinasi Covid-19, ini perlu di garis bawahi," katanya.

Ia berharap momentum vaksinasi Covid-19 secara nasional dapat ditanggapi dan disukseskan secara positif, agar terbentuk narasi yang konstruktif di masyarakat.

"DPR mengharapkan para teladan, tokoh agama serta kaum intelektual dalam masyarakat dapat konstruktif dan positif dalam mensosialisasikan program vaksinasi nasional sesuai fakta dan mekanisme yang ada," katanya, seraya menyatakan bahwa peredaran hoaks maupun pemikiran konspirasi yang tidak mendasar terkait vaksinasi Covid-19, harus ditolak. (rnm/es)