DPR RI akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Asian Parliamentary Assembly (APA) International Conference on Principles of Friendship and Cooperation in Asia dan Ad Hoc Committee Meeting on Protection of the Rights of Migrant Workers in Asia, yang akan diselenggarakan pada 28-29 September 2011 di Solo, Jawa Tengah.

Sidang ini akan dihadiri parlemen-parlemen negara anggota APA, observer dan tamu undangan lainnya. Selain akan dihadiri Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla sebagai keynote speaker dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar.

Dalam Jumpa Pers  di gedung DPR, Senin (26/9), Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) Hidayat Nur Wahid, didampingi Wakil Ketua BKSAP Sidharto Danusubroto mengatakan, sidang ini akan dibuka Ketua DPR RI Marzuki Alie dan juga dihadiri Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo.

Sejauh ini, kata Hidayat, parlemen negara anggota APA yang akan hadir 17 parlemen negara dan jumlah ini akan terus bertambah hingga menjelang acara digelar.

Sebelumnya, DPR RI juga pernah menjadi tuan rumah pelaksanaan Sidang Pleno APA ke-4 yang diselenggarakan di Bandung pada tahun 2009.

Sidang kali ini juga dilaksanakan di daerah (Solo) mengingat DPR RI memiliki keinginan untuk memperkenalkann berbagai daerah di Indonesia. Ini juga sejalan dengan rekomendasi Komisi I untuk mendiversifikasikan daerah yang akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan event internasional.

Hidayat menambahkan, terkait isu TKI, DPR RI mengambil inisiatif tersebut sebagai tindak lanjut pertemuan APA di Damaskus, Suriah 2010. Saat itu, katanya, DPR RI menyampaikan permasalahan yang mencuat di dalam negeri terkait pentingnya perlindungan terhadap hak pekerja migran. Beberapa negara penerima pekerja migran seperti Arab Saudi, menyambut baik usulan untuk membahas hal tersebut, sehingga salah satu butir Deklarasi Damaskus berisi poin ini.

“Jadi bukan hanya negara-negara pengirim tenaga kerja saja yang akan hadir tapi juga negara penerima tenaga kerja,” katanya.

DPR RI , kata Hidayat, memiliki beberapa sasaran untuk bahasan perlindungan hak pekerja migran. Selain sebagai wadah bertukar pikiran dan best practices dari negara lain terkait perlindungan hak pekerja migran, DPR RI ingin mendorong dan memperkuat kerja sama antar negara di Asia terkait perlindungan TKI. Khususnya, terkait upaya kerja sama dalam menjalin MoU Perlindungan hak pekerja migran, serta perjanjian Mandatory Consular Notification agar negara lain dapat langsung menginformasikan kasus hukum yang menimpa warga Indonesia. Sehingga kasus absennya pemberitahuan negara seperti kasus eksekusi Ruyati oleh Arab Saudi dapat dicegah.

Upaya ini juga dapat memperkaya wawasan dan pemahaman DPR RI terkait revisi UU Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Sehingga politik legislasi yang diambil dapat lebih melindungi para TKI.

Selain itu, sidang ini juga sebagai upaya politik untuk mengukuhkan pentingnya ratifikasi instrumen internasional mengenai United Nations International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (UN ICRMW) tahun 1990. Sejauh ini, ratifikasi konvensi ini masih minim di Asia, hanya tiga negara Filipina, Sri Lanka dan Timor Leste. Sementara Indonesia baru jadi negara penandatangan.

Sementara Wakil Ketua BKSAP Sidharto Danusubroto menambahkna. partisipasi DPR RI dalam kegiatan APA sangat aktif. Sejak 2008 DPR RI beberapa kali menjadi tuan rumah penyelenggaraan sidang APA, termasuk Sidang Pleno APA ke-4 di Bandung, 2009. Pada tahun 2010, DPR RI juga menjadi tuan rumah Sidang APA Executive Committee dan Sub Committee on Global Financial Crisis.

Indonesia, kata Sidharto, juga menjadi tempat lahirnya sejumlah Deklarasi APA seperti Jakarta Declaration on the Urgency for the Establishment of a New Global Financial Architecture dan juga Bandung Declaration on The Roles of Asian Parliaments in Strengthening Democracy towards Prosperity, Peace and Justice in Asia.

Sidang di kota Solo ini, kata Sidharto, diharapkan akan menghasilkan Deklarasi Solo mengenai integrasi Asia dalam Persahabatan dan Kerja Sama dan juga sebuah Draft Resolusi terkait Perlindungan Pekerja Migran untuk diadopsi nanti di sidang Pleno APA 2011 di Suriah. (tt) foto:ry/parle