Sosialisasi Kartu Tani Perlu Dimasifkan

26-01-2021 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Ananta Wahana saat mengikuti pertemuan Tim Kunspek Komisi VI DPR RI dengan direksi BRI di Banten, Senin (25/1/2021). Foto : Runi/Man

 

Anggota Komisi VI DPR RI Ananta Wahana menilai serapan Kartu Tani di Provinsi Banten terbilang cukup rendah, bahkan masih di bawah satu persen. Ia menyarankan adanya sosialisasi Kartu Tani kepada masyarakat oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkoordinasi dengan stakeholder, serta Komisi VI  DPR RI agar Kartu Tani dapat diterima kalangan petani dengan baik.

 

Ananta mengungkapkan hal tersebut usai mengikuti pertemuan Tim Kunspek Komisi VI DPR RI dengan direksi BRI di Banten, Senin (25/1/2021). Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN BRI Agus Noorsanto memaparkan, selama 2020 tercatat sebanyak 2796 transaksi Kartu Tani yang sudah keluar,  dengan realisasi pupuk subsidi sebesar 381.289 kg dan nilai nominal Rp678 juta.

 

“Rendahnya serapan yang terjadi di Banten, kaitannya banyak broker Kartu Tani. Banyak kartu diberikan tidak tepat sasaran, misalnya tidak berhak orang itu mendapatkan dan mereka bukan petani, hasilnya nanti (pupuk bersubsidi) mereka jual kembali. Saya rasa ini tidak benar. Harus ada sosialisasi siapa saja yang berhak mendapatkan Kartu Tani, sehingga program Kartu Tani yang dicanangkan pemerintah tepat sasaran dan bermanfaat untuk petani,” pungkas politisi PDI-Perjuangan ini.

 

Di sisi lain, Ananta mengatakan angka pengangguran di Banten cukup tinggi. “Jadi di sini banyak orang miskin. Muncul UMKM itu bukan karena alasan banyak orang berdagang, tapi karena kepepet. Untuk itu saya harapkan melalui BRI harus mencegah masyarakat miskin terjebak ke dalam renternir yang berkedok UMKM, karena pada dasarnya BRI terkenal sebagai banknya wong cilik,” tutup legislator dapil Banten III itu. (rni/sf) 

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...