Kebijakan Politik Impor Pangan yang Salah Rugikan Bulog
.JPG)
Anggota Komisi VI DPR RI Daeng Muhammad saat mengikuti agenda kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ke Gudang Bulog di Karawang, Jawa Barat, Kamis (28/1/2021). Foto: Devi/nvl
Kesalahan kebijakan politik impor pangan oleh pemerintah menyebabkan Bulog mengalami kerugian besar. Jika memang pemerintah mempunyai goodwill dan niat baik untuk memperbaiki swasembada pangan di Indonesia, maka kembalikan peran dan fungsi Bulog pada kewenangan stabilisasi, bukan untuk kepentingan dagang.
Demikian hal tersebut dikatakan Anggota Komisi VI DPR RI Daeng Muhammad saat mengikuti agenda kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ke Gudang Bulog di Karawang, Jawa Barat, Kamis (28/1/2021). "Bulog seharusnya diproteksi oleh negara dalam bentuk kebijakan pemerintah untuk melindungi pertanian kita. Jadikan pertanian kita sebagai harga diri bagi bangsa dan negara," tegas Daeng.
Ia menyatakan, kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah pada tahun 2018 di saat pertanian kita sedang melaksanakan panen raya merupakan tindakan yang keliru. Yang mengenaskan, beras hasil impor tersebut hingga kini masih menumpuk di gudang-gudang Bulog dan belum tersalurkan.
Dikatakannya, rata-rata beras impor itu berasal dari India dan Vietnam yang kualitasnya berasnya tergolong beras pera dan bukan jenis beras pulen seperti yang disukai oleh masyarakat di Indonesia.
"Rata-rata beras asal dari India dan Vietnam adalah beras pera. Ini sudah diimpor tiga tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2018, padahal tahun itu pertanian kita sedang swasembada. Beras impor ini tidak sesuai dengan selera konsumen kita. Bisa diartikan beras ini sudah satu tahun di negaranya, lalu diimpor oleh kita dan sampai sekarang belum tersalurkan semua. Masih tersisa banyak. Padahal sudah empat tahun barang ini menumpuk. Kalau dibiarkan dan menjadi busuk maka akan merugikan negara," tukasnya.
Politisi Fraksi PAN itu menyampaikan, sejak beras tersebut masuk diimpor ke Indonesia dan disimpan di gudang, Bulog harus menanggung beban sewa tempat yang pada saat itu mencapai angka Rp 120 miliar per bulan. (dep/es)
