Pupuk Organik Belum Diminati Petani

30-01-2021 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi usai mengiktui pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI dengan direksi PT Pupuk Indonesia di Cirebon, Jawa Barat, Kamis (28/1/2021). Foto : Husen/Man

 

Produksi pupuk organik ternyata belum diminati secara luas oleh para petani. Pupuk kimia masih dipercaya petani mampu meningkatkan produksi tanaman pangannya. PT. Pupuk Indonesia sendiri belum bisa memproduksi massal pupuk organik, karena penggunaannya masih rendah. Penggunaan pupuk organik sangat terkait dengan mindset para petani yang sudah terbiasa menggunakan pupuk kimia.

 

Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi usai mengiktui pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI dengan direksi PT Pupuk Indonesia di Cirebon, Jawa Barat, Kamis (28/1/2021) mengatakan, pupuk organik sesungguhnya sangat baik. Namun, para petani kurang berminat, sehingga jenis pupuk ini belum bisa diproduksi massal. Apalagi, para petani juga sebetulnya bisa membuat pupuk organik sendiri.

 

"Pupuk organik bagus. Tapi mindset petani kita susah. Mereka bisa bikin pupuk organik sendiri. Sekarang pupuk kandang saja jarang. Mereka merasa kalau tidak pake pupuk kimia khawatir produksi lahannya tidak maksimal. Itu jadi problem sendiri," jelas politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

 

Awi, sapaan akrab Achmad Baidowi mengatakan, rendahnya penggunaan pupuk organik harus jadi pembahasan tersendiri oleh semua pihak terkait. Dan saat ini PT Pupuk Indonesia masih memprioritaskan produksi pupuk kimia daripada organik. Total rencana produksi pupuk bersubsidi tahun 2021 ini dari keterangan PT. Pupuk Indonesia sebanyak 15.475.343 ton.

 

Di awal Januari 2021 ini, PT Pupuk Indonesia sudah memproduksi stok pupuk sebanyak 1.941.830 ton. Dari jumlah itu, pupuk organik diproduksi sebesar 130.728 ton. Dalam prediksi perkembangannya (prognosis), hingga akhir 2021, PT. Pupuk Indonesia akan memproduksi pupuk sebanyak 13.533.512 ton, dimana 834.600 ton merupakan pupuk organik. (mh/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...