Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto saat mengikuti FGD terkait Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT) bersama Rektor IPB, Dirjen EBTKE, PLN, Asosiasi Pengusaha Hutan, serta lembaga riset dan kajian IPB, di Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (4/2/2021). Foto : Runi/Man

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menekankan, saat ini pemanfaatan energi batu baru yang digunakan sudah hampir 70 persen lebih. Jika cadangan batu bara terus-menerus ditambang, maka akan habis. Selain itu, biaya yang akan dikeluarkan akan menjadi mahal jika harus mengimpor BBM untuk kebutuhan dalam negeri.

“Menurut saya, kondisi seperti ini tidak boleh bertahan lama. Indonesia nanti akan kehabisan sumber energi yang menyebabkan kekurangan energi,” ungkap Mulyanto saat mengikuti Focus Group Discussion (FGD) terkait Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT) bersama Rektor IPB, Dirjen EBTKE, PLN, Asosiasi Pengusaha Hutan, serta lembaga riset dan kajian IPB, di Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (4/2/2021).

Politisi PKS itu mendorong agar sumber utama energi bahan bakar diperbaharui menjadi EBT, yakni bauran energi yang tidak akan habis dan bersih. “Kita harus dorong EBT dari kebijakan energi nasional yang sudah ditargetkan pemerintah tahun 2025 sebanyak 23 persen. Namun di sisi lain pada kenyataanya kontribusi EBT pada tahun 2021 baru mencapai 11 persen. Masih jauh dari target,” analisa Mulyanto.

Demi mencapai target yang diinginkan, ada sejumlah masalah yang dihadapi pemangku kepentingan terkait, seperti perlu adanya insentif untuk pengembangan EBT, kelembagaan yang belum kuat, serta teknologi yang masih lemah. “Saya yang duduk di Komisi VII DPR akan membahasnya dengan sebuah regulasi apa saja, kira-kira hal yang kita bisa bantu agar target pemerintah bisa tercapai,” tutup legislator dapil Banten III itu. (rni/sf)