Nabil Haroen Tekankan Penanggulangan Covid-19 dengan Pendekatan Sosial Kemasyarakatan

08-02-2021 / KOMISI IX
endif

 

Anggota Komisi IX DPR RI Muchamad Nabil Haroen beranggapan, peran kelompok masyarakat dalam penanggulangan Covid-19 dinilai penting. Maka itu, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dengan pendekatan berbasis mikro seyogyanya mendapat sambutan positif. Menurutnya, perangkat RT-RW juga harus dibekali teknologi informasi serta manajemen data yang memadai, misalnya untuk melapor dan meng-update data terkait Covid-19 di kawasan mereka.



"Sejak awal, saya sampaikan bahwa desa dan RT-RW punya peran penting dalam penanggulangan Covid-19," ungkap Gus Nabil, sapaan akrabnya saat kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI ke RSUP Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (5/2/2021).

 

Anggota Dewan dapil Jawa Tengah V ini berpendapat, pelibatan jaringan Bintara Pembina Desa (Babinsa) hingga TNI dan Polri itu bisa saja efektif, tapi harus dipertimbangkan secara matang. Jangan sampai, kata dia, pelibatan aparat itu menimbulkan masalah baru karena pendekatannya keamanan.

 

"Pendekatan paling baik yakni dengan pendekatan sosial, misalnya dengan menggandeng NU, Muhammadiyah, hingga pesantren serta ormas sosial yang punya komitmen kuat untuk keindonesiaan," papar Politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan ini.



Bahkan, kata dia, ketahanan pangan bisa dibangun di level desa atau RT-RW, dengan demikian warga bisa bertahan, setidaknya dalam konteks pangan. "Nah, kita harus menggerakkan perangkat RT-RW agar mereka mengedukasi warganya," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama ini.

 

Dia menambahkan, kedua pendekatan itu punya kelebihan dan kekurangan, maka harus dipilih mana yang paling tepat. Dia mengatakan, bisa jadi di satu kawasan, pendekatan provinsi lebih baik daripada di provinsi lain. Sementara, di kawasan lain, pendekatan kota atau kabupaten lebih tepat. "Maka, harus disiapkan instrumen yang tepat untuk menganalisa itu, dan dengan indikator yang jelas, kebijakan bisa diterapkan secara maksimal," imbuh Nabil.

 

Selain itu, dia menilai kedua hal itu harus saling melengkapi, yakni kebijakan pemerintah dan kesadaran masyarakat. "Nah, pemerintah harus konsisten dengan kebijakan, sementara kita terus mengajak dan mengedukasi warga agar mentaati protokol kesehatan seraya saling membantu agar kita bisa melewati pandemi ini," pungkasnya. (eko/es)

BERITA TERKAIT
Virus HMPV Ditemukan di Indonesia, Komisi IX Minta Masyarakat Tak Panik
10-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengapresiasi langkah cepat Kementerian Kesehatan terkait ditemukannya virus Human...
Dukung MBG, Kurniasih: Sudah Ada Ekosistem dan Ahli Gizi yang Mendampingi
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati, menyatakan dukungannya terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Nurhadi Tegaskan Perlunya Pengawasan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Dukung Program MBG, Legislator Tekankan Pentingnya Keberlanjutan dan Pengawasan
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah secara resmi meluncurkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari 2025 di 26 provinsi. Program...