Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin. Foto : Runi/Man

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mengapresiasi sikap Pemerintah Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri yang menerbitkan Instruksi Menteri terkait dengan penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, berlaku pada 9-22 Februari 2021 di sejumlah wilayah.

PPKM tersebut sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Covid-19.

"Saya meminta Pemerintah Daerah (Pemda), Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid -19, bersama Dinas Kesehatan untuk meningkatkan pengawasan terhadap PPKM Mikro," kata Azis dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Selasa (9/2/2021).

Dia menilai langkah koordinasi tersebut harus dilakukan agar implementasi PPKM Mikro dapat berjalan sesuai target dan mencapai tujuan untuk menekan angka Covid-19, seperti pembatasan kegiatan di tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan penularan. Azis juga mendorong pemda bersama Satgas Penanganan Covid-19 untuk dapat mengklasifikasikan kondisi masing-masing wilayah agar penanganan Covid-19 yang dilakukan dapat sesuai dengan cakupan pemberlakuan pembatasan.

"Langkah itu juga diharapkan dapat meningkatkan penelusuran atau pelacakan kontak erat pasien Covid-19 (contact tracing)  untuk memutus rantai penyebaran virus Corona," ujarnya. Selain itu ia juga meminta pemerintah pusat dan pemda untuk memperbanyak tempat isolasi mandiri atau isolasi terpusat untuk meminimalisasi potensi penularan Covid-19 di berbagai klaster.

Politisi Partai Golkar itu juga berharap pemerintah segera mensosialisasikan prosedur pelaksanaan isolasi mandiri, serta membentuk tim-tim pemantau kondisi kesehatan pasien Covid-19 yang melakukan isolasi mandiri, sehingga kondisi pasien dapat terpantau dengan baik.

"Saya juga berharap Pemda dapat melalukan sosialisasi, komunikasi dan koordinasi yang baik dengan aparat keamanan, satgas Covid-19 hingga sampai ke tingkat bawah Ketua RT/RW dan stakeholder lain yang terkait," kata Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu.

Langkah itu, menurutnya, perlu dilakukan agar pelaksanaan PPKM terintegrasi dengan baik dengan selalu menerapkan protokol kesehatan sesuai yang tertera dalam aturan PPKM Mikro. Azis menjelaskan penegakan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan Covid-19 harus tegas dan masyarakat harus dapat bekerja sama dan mengikuti arahan petugas jika karantina wilayah diberlakukan untuk menekan angkat penyebaran Covid-19. (rdn/sf)