Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie dalam pertemuan tim kunjungan kerja Komisi V DPR RI dengan Gubernur Sumsel Herman Deru beserta jajaran yang juga dihadiri oleh para mitra kerja di Kantor Gubernur Sumsel, Palembang, Sumatera Selatan, Senin (15/2/2021). Foto : Erman/nvl

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie mengatakan, dengan segala potensi yang dimiliki, Sumatera Selatan seharusnya sudah memiliki pelabuhan samudera sebagai penunjang aktivitas masyarakat dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Sumsel.

Hal tersebut diungkapkan Syarief usai memimpin pertemuan tim kunjungan kerja Komisi V DPR RI dengan Gubernur Sumsel beserta jajaran yang juga dihadiri oleh para mitra kerja di Kantor Gubernur Sumsel, Palembang, Sumatera Selatan, Senin (15/2/2021).

“Political will-nya sudah, presiden sudah datang ke sini dan sudah merestui itu (pembangunan pelabuhan samudera, red) kemudian administrasinya pun sudah, tinggal implementasinya terhadap pembangunan Pelabuhan Tanjung Api-api. Saya kira memang sudah sangat layak, Sumsel memiliki pelabuhan samudera,” ucap Syarief.

Politisi Partai NasDem ini menambahkan, saat ini perhatian pemerintah di bidang infrastruktur telah berkontribusi pada peningkatan kualitas infrastruktur, baik di pusat maupun di daerah. Meski demikian, Syarief menilai daya saing infrastruktur Indonesia masih banyak yang perlu ditingkatkan

“Inilah saatnya Presiden Jokowi. Karena beliau sangat konsen dalam membangun infrastruktur, apalagi dalam rangka peningkatan ekonomi berkaitan dengan pembangunan pelabuhan ini. Tentu bagaimana kita perlu mengawasi terlaksananya pembangunan pelabuhan Tanjung Api-api. Karena pelabuhan Boom Baru yang saat ini beroperasi memang sudah tidak layak, karena berada di tengah-tengah kota,” ungkapnya.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, dirinya sendiri pernah menyampaikan perihal pelabuhan Tanjung Api-api kepada Presiden Joko Widodo. Dimana, saat itu menurut Herman, Presiden Jokowi cukup terkejut karena pelabuhan yang sejak lama sudah dibuat perencanaannya itu tak kunjung terealisasi.

“Perda rt/rw sudah selesai lima tahun yang lalu, izin pembentukan juga sudah selesai. Tinggal political will saja yg belum. Menko Marves, Bappenas, BPN serta kementerian/lembaga terkait lainnya sudah melakukan rapat agar ground breaking dilaksanakan pada akhir tahun 2021,” jelas Herman. (es)