Bantu UMKM, DPR Tekankan BUMN Permodalan Beri Formulasi Tepat

22-02-2021 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima. Foto : Azka/Man

 

Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan penopang utama bagi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dengan presentase 51 persen, namun kini terdampak pandemi Covid-19. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima menekankan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) serta BUMN di bidang permodalan diminta untuk berperan dalam memberikan formulasi yang tepat, sehingga dapat membantu pelaku UMKM.

 

“PDB kita itu terbesar dari pelaku UMKM, yaitu di atas 51 persen. Maka kita tekankan betul peran LPDB, peran permodalan madani kemudian peran pegadaian, peran bank-bank himbara lainnya, termasuk Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian BUMN, termasuk KPPU supaya size ekonomi untuk UMKM itu baik sektor finansial dan sektor pasarnya tidak menjadi suatu kendala dalam proses recovery dampak pandemi ini,” terang Aria Bima dalam keterangan tertulis yang diperoleh Parlementaria, Senin (22/2/2021).

 

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini melanjutkan, permodalan UMKM itu menurutnya berbeda antara modal tetap dan modal kerja, sehingga dirinya meminta agar dicarikan formula permodalan yang bervariasi. Hal itu mengingat apabila kemacetan di modal tetap terjadi, maka pihak perbankan atau pemberi modal harus menyiapkan skenario penyelesaian yang konkret.

 

“Saya sangat percaya dengan optimalisasi pengawasan Komisi VI terhadap UMKM, baik masalah anggaran, menyangkut BUMN maupun perbankan komersial, akan membuat status skenario UMKM mampu bernavigasi dalam situasi pandemi saat ini maupun pascapandemi, supaya PDB kita yang penumpang utamanya adalah UMKM, tidak mengalami suatu kendala yang mana sekarang masih minus,” jelas wakil rakyat asal Jateng itu.

 

Hasil survei PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk sebelumnya menunjukkan pelaku UMKM tetap optimistis, meski di tengah tantangan pemulihan ekonomi usai terkontraksi karena pandemi. Diketahui, Hasil Survei Aktivitas Bisnis UMKM BRI pada kuartal IV 2020 mengindikasikan kegiatan usaha UMKM sedikit menurun dibandingkan dengan kuartal sebelumnya yang tercermin pada BRI Micro & SME Index (BMSI) yang turun dari 84,2 pada kuartal III menjadi 81,5 pada kuartal IV 2020.

 

Meski begitu, ekspektasi BMSI yang tetap di atas ambang batas 100 menunjukkan pelaku UMKM masih optimistis menyongsong kuartal I 2021. Survei BRI belum lama ini pun memberikan temuan menarik, yakni walaupun penilaian pelaku UMKM terhadap perekonomian secara umum menurun, penilaian terhadap kinerja pemerintah masih tetap tinggi. Hal itu ditunjukkan dari meningkatnya indeks kepercayaan pelaku usaha (IKP) UMKM kepada pemerintah pada kuartal IV 2020 dari level 126,8 ke level 136,3 di kuartal sebelumnya. (hal/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...