Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin. Foto : Ist/Man

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin menyatakan Indonesia konsisten menerapkan asas-asas Piagam ASEAN (ASEAN Charter) dalam menyikapi perkembangan dinamika politik di Myanmar.

“Indonesia sangat prihatin atas perkembangan politik di Myanmar, dan sebagai negara sahabat dan juga sesama keluarga besar ASEAN, kita harapkan agar situasi politik dalam negeri Myanmar dapat kembali pulih," kata Azis dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Senin (1/3/2021).

Azis menilai segala bentuk kekerasan terhadap masyarakat sipil tidak dapat dibenarkan. Ia berharap semua pihak dapat menahan diri serta mengedepankan dialog agar tetap dalam kerangka demokrasi yang selalu mengedepankan aspek kemanusiaan (humanity).

"Pemerintah untuk terus mengupayakan segala langkah-langkah agar proses demokrasi di Myanmar dapat kembali ke arah sebagaimana mestinya dan tidak berkembang menjadi isu geopolitik baru di kawasan Indonesia-Pasifik," kata Azis.

Politikus Golkar itu menjelaskan bahwa Myanmar merupakan keluarga besar ASEAN yang secara geografis sangat strategis. Oleh karena itu, kata dia, segala upaya Kementerian Luar Negeri dalam konteks Myanmar justru adalah karena rasa persaudaraan yang kuat antara masyarakat Indonesia dan Myanmar secara khusus serta Myanmar dan ASEAN secara umum.

"Ini penting untuk dipahami agar tidak muncul asas praduga yang salah. Persoalan domestik di Myanmar dapat diselesaikan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan sesuai dengan semangat Piagam ASEAN," kata Azis.

Menurut Azis, rule of law, good governance, demokrasi, hak asasi manusia, dan pemerintahan yang konstitusional menjadi relevan dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Hal ini berlaku untuk hubungan antarbangsa maupun hubungan aktor negara dengan masyarakatnya.

"Indonesia akan selalu ada untuk Myanmar dan perlu memerankan peranan yang lebih besar dalam mereda gejolak-gejolak geopoltik maupun dampak ekonomi yang dapat timbul dari isu Myanmar," kata legislator dapil Lampung II itu. (sf)