Tim Kunker Reses Komisi VII DPR RI meninjau hasil pemetaan wilayah Indonesia oleh BIG. (Foto: Sofyan/sf)

Pemetaan wilayah Indonesia yang terangkum secara integrated dalam Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy dan Single Line Administration merupakan hal yang penting, sehingga menjadikan nilai tanah dapat sesuai dengan fungsinya dan mempunyai nilai ekonomi. Selain itu, dengan adanya One Map Policy yang dimotori oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), peta data kerawanan di seluruh wilayah Indonesia bisa dipetakan.

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengungkapkan hal tersebut saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI dengan Deputi Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Deputi Penguatan Inovasi Kemenristek/ BRIN, Kepala BIG beserta jajaran, Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan perwakilan Pemerintah Kabupaten Bogor, di Kantor BIG, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (11/2/2021).

“Struktur tanah kita (bisa dipetakan), maka kalau ada angin muson, dengan potensi hujan sekian, itu bisa di-modelling, dengan (teknologi) komputer yang bisa diprediksi dan diantisipasi (potensi bencananya). Maka muncul satu data, tinggal klik, bulan ini ada bencana dimana, keluar data. Jadi memang pemanfaatan teknologi secara terintegratif, itu harus dilakukan supaya kita dapat satu data yang akurat seakuratnya,” papar Sugeng.

Selain itu, politisi Partai NasDem itu menambahkan, dengan adanya Single Line Administration dan pemetaan tanah yang akurat oleh BIG, sehingga Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dapat memberikan status kepada tanah, seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha (HGU), maupun Hak Guna Bangunan (HGB). Kendati Kementerian ATR/BPN juga melakukan pengukuran tanah sebagai bentuk dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Karena tanah itu pada dasarnya seperti puzzle. Itulah betapa pentingnya (pemetaan yang akurat), sekaligus climate change yang terjadi dimana-mana ada bencana, maka data-data dari BIG merupakan bentuk mitigasi dari kemungkinan potensi bencana. Inilah yang menjadi penting,” imbuh legislator dapil Jawa Tengah VIII itu. (sf)