Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI T.A Khalid saat rapat kerja Baleg DPR RI dengan Kepala Bulog dan Kepala BPS di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/3/2021). Foto: Mentari/Man

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI T.A Khalid menegaskan, Badan Pangan Nasional perlu segera hadir dan diharapkan menjadi solusi atas permasalahan pangan yang masih terjadi di tanah air. Ia menekankan, perlu ada jiwa besar dari berbagai pihak jika ada kewenangan yang tereleminasi jika kelak lembaga ini sudah terbentuk.

“Mari kita berfikir secara konkrit. Memang kita sadar saat Badan Pangan ada, mungkin ada kewenangan dari kementerian yang hilang. Tapi mari kita berjiwa besar, jangan lagi mengedepankan ego sektoral, ego antar kementerian yang kehilangan kewenangan, tetapi ini perlu kebersamaan sehingga lembaga ini bisa mengakomodir semua kepentingan, dan bukan hanya beras,” tegas Khalid saat rapat kerja Baleg DPR RI dengan Kepala Bulog dan Kepala BPS di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/3/2021).

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini juga menyoroti kewenangan Bulog yang selama ini harus menampung pangan, tetapi itu pun tidak jelas ketika akan menyalurkan pangan. Tentu saja ini menjadi kendala tersendiri bagi Bulog dan tak jarang menyebabkan stok pangan di Gudang Bulog menjadi kadaluarsa dan membusuk.

Dalam rapat tersebut, Anggota Baleg DPR RI Sturman Panjaitan berpesan, jika sudah terbentuk Badan Pangan Nasional, masalah pangan jangan hanya berkutat pada sektor pertanian saja. Karena 2 per tiga wilayah Indonesia adalah laut, dan banyak masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya di sektor perikanan.

“Kalau kita membentuk Badan Pangan Nasional, nantinya tidak hanya bicara masalah pertanian saja, karena 2 per 3 wilayah Indonesia adalah laut. Itulah cara bagaimana kita menerjemahkan pangan di negara yang gemah ripah loh jinawi ini,” pungkas politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu. (es)