Jangan Impor di Masa Panen

27-03-2021 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina. Foto: Azka/Man

 

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina menyampaikan, proses pengambilan kebijakan impor yang dijalankan oleh negara harus mempertimbangkan supply, demand, dan koordinasi antar lembaga negara agar tidak merugikan masyarakat.

 

“Dampaknya sudah pasti kalau kita impor besar-besaran harga barang akan murah, apalagi jika dapat diproduksi oleh masyarakat kita harga barangnya akan jatuh,” tegas Nevi dalam siaran persnya, Jum'at (26/3/2021).

 

Politisi PKS ini juga mempertanyakan apakah ada koordinasi yang dilakukan sebelum adanya proses pengambilan kebijakan impor ini, hal ini dikarenakan adanya pernyataan bahwa Direktur Utama Perum Bulog yang menyampaikan bahwa tidak adanya koordinasi terkait impor 1 juta ton beras.

 

“Kalau sekarang sedang panen raya, kenapa harus impor? Apakah kita tidak menahan impor tersebut?” tandas Nevi mempertanyakan terkait kebijakan impor dari pemerintah.

 

Ia menegaskan, pemerintah harus menyelesaikan permasalahan peningkatan kualitas produksi dalam negeri agar dapat meningkatkan mutu produk lokal. “Selain meningkatkan kualitas produksi para produsen, sama juga strategi pemasaran yang kreatif dan inovatif melalui berbadai kanal media,” jelas Nevi.

 

Ia berharap agar pemerintah giat meningkatkan daya saing produk dalam negeri, hal tersebut harus dikoordinasikan dengan pengambilan kebijakan yang berpihak kepada kesejahteraan rakyat.

 

"Fraksi PKS sebagai partai oposisi akan terus melakukan check and balance agar pemerintah dapat memperhatikan bagaimana kebijakan akan berpengaruh besar kepada rakyat," pungkasnya. (dep/es)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...