Komisi VII Terima Aspirasi Terkait RUU EBT dari ADPMET

06-04-2021 / KOMISI VII
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Alex Noerdin usai memimpin rapat audiensi dengan ADPMET di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/4/2021). Foto: Geraldi/Man

 

Komisi VII DPR RI menerima berbagai aspirasi dan masukan dari Asosiasi Daerah Penghasil Migas Terbarukan (ADPMET) yang dipimpin oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, terkait Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT) yang saat ini tengah dalam pembahasan di Komisi VII DPR RI dengan pemerintah.

 

"Kami menerima berbagai aspirasi dan masukan penting dari pemerintah daerah penghasil Migas terbarukan pada proses pembahasan RUU EBT. Untuk kemudian akan kami bahas dalam rapat kerja dengan Menteri ESDM (Energi Dan Sumber Daya Mineral)," ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Alex Noerdin usai memimpin rapat audiensi dengan ADPMET di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/4/2021).

 

Politisi Fraksi Partai Golkar ini memaparkan beberapa aspirasi yang disampaikan ADPMET diantaranya meminta agar pemerintah daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diberikan kesempatan untuk mengelola ladang-ladang minyak dan gas bumi marginal dan sumber energi terbarukan.

 

ADPMET juga meminta dana bagi hasil (DBH) bagi daerah penghasil migas, serta insentif bagi daerah-daerah penghasil energi terbarukan. Bahkan ADPMET juga meminta dukungan agar daerah penghasil migas dan energi terbarukan mendapat Participating Interest (PI) sebesar 10 persen.

 

Di samping itu ADPMET, juga meminta agar memasukkan proyek-proyek energi terbarukan sebagai proyek strategis nasional. ADPMET juga meminta Potensi energi sumber terbarukan dari sawit agar dioptimalkan. "Pemerintah Daerah penghasil energi terbarukan juga berharap perlu subsidi dari pemerintah terhadap harga jual energi baru dan terbarukan," tambah Alex.

 

Dari berbagai aspirasi dan masukan tersebut dikatakan Alex bahwa pihaknya sepakat dengan asosiasi daerah penghasil Migas terbarukan untuk mewujudkan keadilan dalam pengelolaan dan pemanfaatan energi bagi daerah penghasil migas dan energi baru terbarukan.  (ayu/es) 

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...