Tim Ekonomi Kabinet Baru Harus Gerak Cepat
Anggota Komisi XI DPR, Kemal Azis Stamboel menilai Tim Ekonomi Kabinet Baru yang baru dilantik harus segera berkonsolidasi dan bergerak cepat untuk mengelola perekonomian nasional ditengah ancaman resesi dan krisis ekonomi global yang semakin serius.
“Proyeksi G-20 terkait pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini dan tahun depan yang turun drastis dan semakin pesimistis, menandakan ancaman yang semakin serius. Meski Indonesia memiliki fundamental ekonomi cukup baik, tetapi kita tetap berisiko terkena imbas krisis dan resesi. Kebijakan ekonomi kedepan harus jelas dan padu. Konflik didalam tim ekonomi sebelumnya terkait kebijakan perdagangan harus dibenahi segera,”tambahnya kepada parle baru-baru ini.
Sebagaimana diketahui G-20 terakhir memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia hanya 1% di tahun 2012. Padahal tiga pekan sebelumnya G-20 masih memprediksikan ekonomi dunia masih bisa tumbuh 4%, dengan kontribusi dari ekonomi negara maju tumbuh 1,5% dan negara berkembang 6%. Perlambatan ekonomi dunia ini diindikasikan oleh lima kondisi penting. Pertama, adanya intensifikasi risiko di Eropa yang semakin menjadi-jadi. Kedua, adanya perlambatan di Amerika Serikat akibat faktor fiskal. Ketiga adanya tekanan pada pasar obligasi. Keempat, adanya ancaman ekonomi yang memanas (overheating) di negara berkembang. Kelima, risiko politik di kawasan Timur Tengah yang kian memanas.
“Proyeksi ini menunjukkan betapa semakin seriusnya dampak krisis dan resesi kedepan. Ini juga akan berdampak serius terhadap China sebagai pengekspor besar, yang trade-nya dengan kita juga tinggi, terutama ekspor kita. Untuk itu tim ekonomi kabinet baru harus bergerak cepat memfromulasikan kebijakan antisipasi dan memastikan eksekusinya bisa berjalan”, tambahnya.
Menurut Kemal, setidaknya ada 5 tantangan ekonomi utama yang harus menjadi prioritas dan diselesaikan dalam 100 hari kedepan oleh tim ekonomi kabinet baru. Pertama, mempercepat realisasi penyerapan APBN 2011 yang masih dibawah 60%, dan terutama belanja modal yang baru 31% sampai akhir kuartal III. “Sisa waktu anggaran harus digunakan untuk memaksimalkan penyerapan. Ini sangat krusial untuk menjadi stimulus perekonomian. SAL-nya tidak boleh terlalu besar. Hambatan regulasi dan birokrasi harus dituntaskan segera. Disisi lain penerimaan APBN baik dari pajak maupun non pajak harus dipastikan tercapai,”tandasnya.
Kedua, memetakan dampak FTA dan merumuskan ulang strategi perdagangan serta menerapakan perlindungan industi dan pasar domestik dari serbuan barang impor. “Pemerintah harus serius gunakan safeguard, antidumping dan standarisasi untuk produk impor dalam rangka melindungi pasar domestik. Selain itu insentif pajak dan non-pajak juga perlu diberikan untuk UMKM. Tim Ekonomi pemerintah juga harus mendorong perbankan, terutama BUMN untuk menurukan suku bunga kredit,”tambahnya
Ketiga, mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur baik melalui belanja APBN, pendanaan BUMN, proyek MP3EI dan proyek kerjasama pemerintah dan swasta. “Infrastruktur kita harus dipacu segera. Sekarang pergerakan realisasinya masih lamban. Pemerintah harus lebih serius membongkar sumbatan-sumbatannya. Ini telah menjadi penghambat daya saing nasional dan menyebabkan biaya ekonomi tinggi,”tandasnya
Keempat, menjamin dan memastikan keterseidaan energi baik listrik, minyak, gas dan energi terbarukan lainnya untuk industri domestik. “Janji Menko Perekonomian yang akan mengutamakan pasokan gas untuk domestik harus serius direalisasi. Jangan hanya jadi kata-kata manis saja,”tambahnya.
Terakhir, kelima, memastikan stabilitas makro ekonomi dan sektor keuangan, Untuk stabilitas ekonomi, lanjutnya, perlu koordinasi dengan bank sentral secara terpadu selain itu Kebijakan harus saling mendukung secara sinergis.
"kita harapkan pemerintah dan bank sentral bisa semakin padu untuk menjaga stabilitas makro ditengaha ancaman yang semakin serius. Tetapi kita harapkan mereka juga terus mendisain kebijakan yang juga berorientasi untuk mendorong pertumbuhan dan akselerasi sektor riil yang diharapkan dapat mereduki pengangguran dan kemiskinan,"jelasnya. (si/jp)