Delegasi DPR RI yang hadir pada Konfrensi IPU, mendukung terciptanya situasi dunia yang bebas nuklir. Hal tersebut mengemuka saat sesi Committee on UN Affairs: Panel Discussion on Nuclear Weapons-The Road to Zero yang digelar di sela-sela Sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) ke 125 di Bern, Swiss sejak tanggal 16-19 Oktober 2011 lalu.

“Untuk melengkapi pandangan kami terhadap pentingnya dunia yang bebas nuklir, DPR RI saat ini sedang dalam proses meratifikasi Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty (CTBT). Pemerintah Indonesia telah menyampaikan draf ratifikasi CTBT tersebut pada akhir 2010, dan saat ini Parlemen tengah menyiapkan proses pembahasan ratifikasi tersebut,” jelas anggota Delegasi Albert Yaputra (F-PD).

Delegasi DPR RI yang hadir dalam IPU ke-125 tersebut dipimpin oleh Dr Nurhayati Ali Assegaf (Wakil Ketua BKSAP DPR RI/FPD), dengan anggota Sidharto Danusubroto (FPDIP), Albert Yaputra (FPD), Andi Anzhar Cakra Wijaya (FPAN), Meutia Hafidz (FPG), Mustafa Assegaf (FPPP).

Selain mengikuti sesi Komite UN Affairs, Delegasi DPR RI juga menyampaikan pandangan, sikap dan intervensinya dalam berbagai sesi persidangan diantaranya pada Standing Committee I yang membahas mengenai isu Good Governance yang terkait dengan isu perdamaian dan keamanan, Standing Committee II yang membahas isu akses kesehatan pada perempuan dan anak dan agenda lainnya termasuk Diskusi Panel tentang Green Economy.

Di dalam pembahasan mengenai  isu Good Governance, Delegasi  DPR RI menegaskan bahwa Good Governance adalah manifestasi konkret dari demokrasi. Untuk itu, sifat Good Governance juga harus berlaku umum dan terbuka bagi siapa saja yang menjadi agen demokrasi. Good Governance juga harus mengakomodasi perkembangan masyarakat. “Dalam kaitannya dengan isu kesehatan pada perempuan dan anak, DPR RI menegaskan bahwa hal tersebut juga menjadi bagian dari cita-cita MDGs. Oleh karenanya, untuk mendukung MDGs DPR RI telah membentuk Panja MDGs, dan telah memberikan amanat kepada 560 anggota DPR RI untuk menjadi agen MDGs,” ungkap Andi Anzhar.

Andi Anzhar, yang juga menjadi anggota Committee to Respect International Humanitarian Law juga mengikuti sesi pertemuan informal antaranggota komite tersebut. Pertemuan tersebut membahas mekanisme lanjutan dan kerangka kerja mengenai bagaimana komite tersebut bakal mendiseminasikan dan memberikan perhatian terhadap isu-isu International Humanitarian Law secara lebih mendalam.(djs) foto:dj/parle