Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir di sela-sela mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI ke Provinsi Bali, Sabtu (10/4/2021). Foto: Azka/Man

Pandemi Covid-19 telah memukul industri pariwisata Indonesia dan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Bali menjadi satu contoh kasus pertumbuhan ekonomi yang paling rendah se-Indonesia akibat pandemi. Pasalnya dari hampir 9 juta wisatawan separuhnya didominasi berkunjung ke Bali. Untuk itu, berbagai kebijakan recovery (pemulihan) ekonomi harus betul-betul mengalokasikan bantuan kepada UMKM.

Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir menilai pelaku industri bisnis besar tidak perlu lagi dibantu, karena mereka bisa melakukan pinjaman komersil dan mendapatkan keringanan pajak, berbeda dengan usaha UMKM. Menurutnya, bauran dari kebijakan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk membantu pelaku UMKM sudah cukup baik secara teori, namun implementasi di lapangan tidak memuaskan.

“Kebijakan ini yang harus kita cek, apakah ini akan menyelesaikan persoalan atau tidak. Kalau saya melihat bahwa dari sisi poverty ada 100 juta rakyat bermain di sisi UMKM ini yang harus kita obati (bantu). Kalau ini berjalan maka mereka ini men-support daripada kegiatan kegiatan-industri yang besar. Dari seluruh pemain UMKM, mereka ini memberikan kontribusi devisa pajak kita sebesar 70 persen,” kata Hafisz di sela-sela mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI ke Provinsi Bali, Sabtu (10/4/2021).

Politisi PAN itu menegaskan pelaksanaan program PEN tahun ini harus dikawal dengan baik, sehingga ada harapan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 4 persen di tahun 2021. Bahkan pertumbuhan ekonomi di Bali bisa mencapai 10 persen seperti dulu, karena ini cukup banyak menguntungkan devisa.

“Ini tentu harus kita cari obatnya mengapa kebijakan yang sudah baik tersebut tetap belum bisa memacu (pertumbuhan ekonomi) sesuai dengan keinginan kita bersama. Maka dari itu beberapa kebijakan yang terkait dengan Pemulihan Ekonomi Nasional kita minta kepada otoritas terkait untuk bisa membangkitkan kembali ekonomi di Bali ini,” tegas legislator dapil Sumatera Selatan I tersebut.

Menurut Hafisz, kebijakan-kebijakan yang sudah baik ini belum menyasar kepada pos-pos program yang produktif. Hafisz menekankan kebijakan ini harus diselesaikan dalam waktu dekat, karena sudah masuk di Kuartal I, dan bersiap masuk Kuartal II padas bulan April. “Sehingga menurut saya, Kuartal I masih belum cukup sesuai dengan apa yang kita harapkan, sehingga di Kuartal II bisa sesuai yang diharapkan. Dan meminta kepada otoritas terkait dan pemerintah agar betul-betul mencari pokok permasalahannya,” pesan Hafisz. (azk/sf)