Potensi Nikel Nasional Harus Diamankan

22-04-2021 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPRI RI Mohamad Hekal usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI dengan empat BUMN tersebut bersama Kementerian BUMN di Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (20/4/2021). Foto: Husen/Man

 

Potensi nikel di Indonesia sangat melimpah. Wakil Ketua Komisi VI DPRI RI Mohamad Hekal mendorong kekayaan alam yang satu ini harus diamankan agar bisa dinikmati rakyat Indonesia berupa produk baterai. Saat ini, Kementerian Badan Usaha BUMN sedang membentuk holding industri baterai yang melibatkan empat BUMN, yakni Pertamina, PLN, Antam, dan Inalum.

 

Hekal mengemukakan hal ini usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI dengan empat BUMN tersebut bersama Kementerian BUMN di Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (20/4/2021). Saat ini, Indonesia sedang membangun investasi besar-besaran pada industri baterai untuk memproduksi kendaraan listrik (electric vehicle) masa depan yang bisa menggantikan produk kendaraan berbahan bakar fosil.

 

“Saat ini Tesla merupakan perusahaan mobil terbesar asal Amerika yang memiliki kecanggihan baterai yang belum terkejar oleh industri mobil lainnya. Nah, kita mau jadi pelopor di industri baterai karena kita punya bahan bakunya. Dan yang terbesar ada di Sulawesi Tenggara ini,” ungkap Hekal. Pemerintah kini sudah mulai beralih ke investasi energi terbarukan dan ramah lingkungan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

 

Komisi VI mengundang empat BUMN tersebut untuk mengetahui lebih jauh perkembangan holding dan ketersediaan bahan bakunya. Holding yang mengintegrasikan perusahaan pelat merah bidang industri baterai itu adalah Indonesia Battery Coorporation. Holding ini sudah disiapkan sejak Februari 2020 lalu. Hekal berharap, dalam waktu dekat semua mitra kerja holding dan perjanjian bisnis akan diselesaikan.

 

“Potensi nikel di Indonesia yang dikelola dua BUMN (Inalum dan Antam) sekitar 20 persen dari sumber daya yang ada di Indonesia. Kita minta itu diamankan dan ditingkatkan supaya bisa dinikmati rakyat Indonesia. Kemajuan Indonesia dalam electric vehicle, energi baterainya bisa mendorong hilirisasi industri lainnya," pandang politisi Partai Gerindra itu.

 

Dijelaskannya, butuh waktu yang panjang untuk mengalihkan kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik. Persiapan sudah dimulai saat ini. Dan peralihan itu harus melalui masa transisi. "Persiapan peralihan industri electric vehicle tidak serta merta menghapus energi fosil, karena pasti melalui transisi yang cukup panjang, tapi harus mulai diancang-ancang. Kita sudah mulai langkah konkret untuk membangun industri baterai ini. Kita pastikan benefitnya untuk rakyat Indonesia," tutup legislator dapil Jawa Tengah IX ini. (mh/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...