DPR setujui RUU APBN tahun anggaran 2012 untuk ditetapkan menjadi UU. "Apakah semua setuju terhadap pembahasan RUU ini,"tanya Wakil Ketua DPR Anis Matta dihadapan sidang Paripurna, Gedung DPR, Jum'at,(28/10). serentak anggota Dewan dengan lantang mengucapkan "setuju"akhirnya Pimpinan DPR mengetok palu sebagai tanda persetujuan terhadap RUU APBN 2012.

Pada kesempatan itu, Ketua Bangar Melchias Marcus Mekeng mengatakan, terdapat poin penting yang disepakati dan disetujui dewan antara lain, target pertumbuhan Ekonomi (PDB) sebesar 6.7 persen, kurs Rupiah terhadap dolar AS sebesar Rp. 8800, sementara tingkat suku bunga SBN sebesar 6 persen, target lifting minyak mentah sebesar 950 ribu barel perhari harga patokan minyak mentah Indonesia 90 dollar perbarel.

Menurut Melchias, Pemerintah harus menjaga pertumbuhan ekonomi dan optimalisasi penyerapan anggaran dengan melakukan penyederhanaan birokrasi terkait penyerapan anggaran, target penurunan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, dan penurunan tingkat pengangguran terbuka, serta menyiapkan kebijakan energi alternatif seperti gas dan batubara dan membuat skema penemuan sumber minyak baru.

Terkait pertumbuhan ekonomi, Melchias menjelaskan, Partai Demokrat meminta pemerintah untuk memantau indikator perekonomian global yang berdampak bagi perekonomian nasional. Selain itu, Golkar juga meminta menitikberatkan perkuatan ekonomi nasional dan menghadapi ketidak pastian ekonomi global.

Sementara, kata Melchias, PDIP keberatan memasukkan kelompok miskin saja tanpa adanya kategorisasi, pasalnya dari 2010-2011 terjadi peningkatan kelompok yang hampir miskin sebesar 2 juta orang, sedangkan pengurangan kelompok miskin berkisar 1 juta orang.

Menyinggung lifting minyak, pandangan mini PKS meminta pemerintah membenahi sektor hulu secara progresif dan mencari ladang baru. Sementara PAN meminta pemerintah kerja keras dengan mempercepat produksi dalam negeri.

Selain itu khusus PNBP, papar Melchias, PPP meminta pemerintah menaikkan tax ratio, dan juga mengurangi mafia perpajakan. Untuk Fraksi Hanura, Partai tersebut meminta pemerintah memaksimalkan kontrol penerimaan perpajakkan. (si)