Perubahan Perilaku Masyarakat, Kunci Kerja Reformatif Pembangunan Kesehatan

25-05-2021 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani. Foto: Azka/Man

 

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menjelaskan kunci kerja reformatif pembangunan kesehatan terletak pada perubahan perilaku di masyarakat. Terlebih, di saat masa pandemi yang belum dapat diprediksi kapan berakhir, maka pemerintah perlu menyusun kebijakan peta jalan yang memang responsif dan antisipatif terhadap situasi pandemi tersebut.

 

Nety mengungkapkan hal tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI dengan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Direksi BPJS Kesehatan, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (P2JK) Kementerian Kesehatan RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (25/5/2021).

 

“Jadi kalau kita lihat betapa kompleksnya kita menangani pandemi serta bagaimana kita bisa sukses dalam menangani hal tersebut adalah terletak pada perubahan perilaku. Beberapa kali dikatakan oleh mitra dalam rapat Komisi IX ini, meskipun masyarakat 100 persen mengetahui informasi tentang pandemi buktinya hanya 30 persen yang disiplin terhadap pandemi ini dengan protokol kesehatan,” ujar Netty.

 

Karena itu, Netty menambahkan, jika pemerintah saat ini sedang menyusun kebijakan reformatif tentang Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK), tidak dapat melepaskan persoalan Kesehatan Masyarakat (public health) menjadi sebuah Pekerjaan Masyarakat (public work). “Yaitu, pekerjaan yang remeh-temeh, tapi dikerjakan oleh sebagian besar anggota masyarakat yang ada di PKK, posyandu, dan sebagainya,” ujar politisi PKS tersebut.

 

Selain itu, Netty meminta dengan adanya kerja bersama masyarakat dalam memenuhi KDK tersebut, pemerintah dapat membenahinya mulai dari sisi hulu. “Dan itu tidak hanya selesai hanya dengan jargon-jargon seperti Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) dan sebagainya. Apalagi kita tidak bisa menjadikan kebutuhan dasar kesehatan ini menjadi cross cutting issue dengan Kementerian Dalam Negeri,” tambah Netty.

 

Dengan adanya pembenahan reformatif dari sisi hulu tersebut tersebut, Netty berharap usaha kesehatan masyarakat ini dapat memiliki daya magnet di level hilir. “Sehingga, kita tidak hanya merekrut tenaga kesehatan yang bisa menyuluh tapi juga bisa menempatkan dokter-dokter yang punya idealisme ada di ujung tombak dan  membangun public health pada titik yang paling dekat dengan masyarakat,” jelas Netty. (rdn/sf)

BERITA TERKAIT
Virus HMPV Ditemukan di Indonesia, Komisi IX Minta Masyarakat Tak Panik
10-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengapresiasi langkah cepat Kementerian Kesehatan terkait ditemukannya virus Human...
Dukung MBG, Kurniasih: Sudah Ada Ekosistem dan Ahli Gizi yang Mendampingi
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati, menyatakan dukungannya terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Nurhadi Tegaskan Perlunya Pengawasan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Dukung Program MBG, Legislator Tekankan Pentingnya Keberlanjutan dan Pengawasan
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah secara resmi meluncurkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari 2025 di 26 provinsi. Program...