Komisi II DPR RI, Komisi yang membidangi masalah pertanahan dan agraria dalam Kunjungan Kerjanya ke prov. Jawa Tengah, meminta agar Pemkot Solo segera menyelesaikan kasus sengketa kepemilikan tanah antara pemerintah Kota Surakarta dengan ahli waris Raden Tumenggung Wirjoyoningrat di lokasi Taman Sriwedari. Hal itu disampaikan Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI, yang juga Wakil Ketua Komisi Ganjar Pranowo (F-PDIP) saat pertemuan di Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) kota Solo, Rabu (2/11).

Ganjar mengatakan, penyelesaian sengketa Sriwedari antara Pemkot dan ahli waris sebaiknya dilakukan secara musyawarah. Komisi II DPR juga bersedia menjadi mediator antara dua pihak tersebut. “Sebaiknya kedua belah pihak duduk satu meja dan membicarakan secara kekeluargaan,” sarannya. Ganjar mengaku heran karena keputusan pengadilan sudah ada, tapi tidak dilaksanakan. Dalam kesempatan kunjungannya ke Solo kali ini, tim Komisi II DPR juga akan mencari data di lapangan dari berbagai sumber, baik dari segi sejarah maupun sisi hukumnya. Diharapkan, Komisi II DPR bisa menjadi penengah untuk menyelesaikan kasus sengketa tanah yang sudah berlangsung puluhan tahun itu.

Wakil Walikota Solo FX Hadi Rudyatmo mengemukakan, salah satu masalah pertanahan di kota Solo adalah Benteng Vastenburg. Kawasan yang menjadi salah satu obyek wisata sejarah di kota Solo ini, Hak Guna Bangunan (HGB) nya akan habis pada tahun 2012 mendatang. Kepada tim Komisi II DPR, FX. Hadi meminta agar mendorong Kementerian Pendidikan & Kebudayaan atau Kementerian Pariwisata & Industri Kreatif segera menentukan status benteng peninggalan Belanda tersebut sebagai Kawasan Cagar Budaya (KCB). “Dengan kehadiran Komisi II DPR ke Solo ini, aspirasi masyarakat Solo sudah kami sampaikan,” tuturnya kepada wartawan usai pertemuan.

Ketua Tim Komisi II Ganjar Pranowo mengatakan ada banyak kepentingan dalam permasalahan pengelolaan kawasan benteng peninggalan pemerintah kolonial Belanda itu. Perlunya sikap bijak dan kehati-hatian dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. “Ada problem cagar budaya, problem ekonomi, mapun politik. Sehingga dalam mengambil keputusan jangan sampai ada pihak yang dirugikan,” ucapnya. Ganjar menilai, letak benteng Vastenburg memang sangat strategis dan berada di tengah-tengah kota. “Saya harap persoalan dapat diselesaikan dengan musyawarah, juga aspek cagar budaya dan aspek ekonomi dapat berjalan tanpa harus melawan tata ruang yang ada,” katanya.

Anggota  Komisi II, Alex Litaay (F-PDIP) mengapresiasi kinerja BPN Solo karena saat ini 96 % bidang tanah sudah bersertifikat. Alex mengingatkan BPN Kanwil Jawa Tengah, agar lebih arif dalam menghadapi beberapa kasus konflik tanah terutama 3 tahun terakhir, di mana terdapat 343 sengketa. Di samping kasus sengketa tanah Sriwedari antara pemerintah Kota Surakarta dengan ahli waris, kasus yang cukup menarik perhatian adalah sengketa tanah di wilayah Kecamatan Bulus Pesantren Kab. kebumen antara Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan dengan pihak TNI Angkatan Darat.

Kakanwil BPN Jawa Tengah Dodi Imron Cholid mengakui bahwa sebagian besar kasus sengketa tanah berakhir di pengadilan, namun BPN Jawa tengah juga sudah mulai berusaha melakukan mediasi di lapangan antara pihak-pihak yg bersengketa. Dodi menambahkan dalam 3 tahun terakhir, BPN sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian yang paling baik. (Rd.TvP)