Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar. Foto: Ist/Man

Dalam dua bulan ini, Juni-Juli, sebanyak 7.300 Pekerja Migran Indonesia (PMI) direncanakan akan pulang ke Tanah Air. Mereka rata-rata adalah PMI yang masa habis kontraknya. Terkait hal itu, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah antisipatif agar para pekerja migran tersebut mendapat perlindungan secara optimal.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar dalam keterangan tertulisnya (2/6/2021). Menurutnya, pemerintah perlu melakukan koordinasi yang matang terhadap rencana kepulangan PMI.

“7.300 itu jumlah yang sangat banyak. Apapun kondisi mereka, mereka adalah pahlawan-pahlawan devisa. Berikan perlindungan optimal kepada para PMI,” tegas Gus Ami, sapaan akrab Muhaimin Iskandar. Baginya, kolaborasi seluruh stake holder mutlak diperlukan agar penanganan PMI bisa optimal, terutama bagi kelompok rentan, yakni orang tua, perempuan, anak-anak, dan mereka yang sakit.

“Saya kira rencana kepulangan 7.300 PMI harus diantisipasi dengan baik. Seluruh anggaran, SDM, ketersediaan APD terkait prokes, pembiayaan bagi mereka yang sakit, harus dikonsolidasikan dan dikordinasikan antar seluruh stakeholder,” imbuh Politisi PKB ini,.

Lebih lanjut Gus Ami menekankan bahwa yang terpenting dalam menghadapi rencana kepulangan PMI tersebut adalah melakukan koordinasi dengan otoritas Malaysia untuk memperoleh data lengkap PMI, kemudian yang tak kalah pentingnya berkoordinasi dengan pemda daerah asal PMI.

Ian menegaskan, langkah-langkah kerja konkrit dalam memberikan perlindungan optimal terhadap PMI harus dilakukan, mulai dari soal protokol kesehatan yang harus ketat, pendampingan terhadap PMI, menyelesaikan pengaduan yang mereka sampaikan, serta pada ujungnya pemberdayaan pasca mereka sampai daerah tujuan.

“Prinsipnya, semua langkah taktis dan strategis harus dilakukan untuk memberikan pelayanan optimal. Pendataan yang jelas kepada PMI, harus dikoordinasikan dengan dinas terkait, lakukan pemberdayaan melalui program Desa Migran Produktif, dan berikan bantuan pemberdayaan melalui program-program inkubasi bisnis”, jelas Gus Ami.

Secara teknis, Gus Ami mengimbau guna mengantisipasi hal-hal negatif yang mungkin timbul, dengan jumlah PMI yang begitu banyak, maka penting untuk memecah titik-titik kepulangan debarkasi. Menurutnya tidak boleh terkonsentrasi di satu titik saja. Selain itu, penyediaan moda transportasi oleh pemerintah harus dilakukan, terutama untuk melakukan penjemputan langsung.

“Selama ini misalnya hanya di Tanjung Pinang. Harus mulai dipecah. buka jalur-jalur kedatangan baru, baik laut maupun udara, untuk mencegah terjadinya penumpukan dijalur-jalur yang selama ini ada,” pungkas Gus Ami. (er/es)