Realisasi Kuota Elpiji 3 kg Belum Mencapai Target

03-06-2021 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Arkanata Akram dalam dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (2/6/2021). Foto: Oji/Man

 

Anggota Komisi VII DPR RI Arkanata Akram mempertanyakan realisasi kuota elpiji 3 kg yang masih kurang dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2021 sebesar 7,5 juta metrik ton.

 

“Terkait realisasi APBN dan out look untuk tahun 2021. Volume BBM dan Elpiji bersubsidi 3 kg dalam APBN, seharusnya ada 7,5 juta metrik ton, tapi realisasinya hanya 7,15 juta metrik ton,” tanya Arkanata dalam dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (2/6/2021).

 

Kalau dilihat secara makro, sambungnya, angka 7,15 juta metrik ton sudah terlihat bagus. Karena sudah merealisasikan anggaran sebesar 95 persen. “Namun ketika kita melihat pemanfaatannya di lapangan, akan sangat banyak masyarakat yang tidak bisa merasakan elpiji 3 kg lagi. Penjelasnya, karena pastinya outlook-outlook ini direncanakan di Kemeterian ESDM akan didistribusikan ke mana saja kuota 7,15 juta metrik ton itu. Serta sisa atau kekurangannya sebesar 350 ribu metrik ton itu ke mana saja,” tegasnya.

 

Politisi Fraksi Partai NasDem ini menilai, kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan. Mengingat kekurangan kuota elpiji 3 kg sebesar 350 ribu metrik ton tersebut sangat bisa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kalimantan Utara yang populasinya mencapai 700 ribu orang.

 

“Artinya lima persen ini ketika daerah 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal) tidak mendapatkan elpiji karena populasinya sedikit atau karena mempertimbangkan market saja, maka ini tidak bisa memenuhi kesejahteraan masyarakat secara merata,” terang politisi dapil Kalimantan Utara tersebut.

 

 “Ini menjadi aspirasi saya, agar ketika outlook 7,15 juta metric ton elpiji 3 kg itu direalisasikan, juga harus mempertimbangkan daerah-daerah perbatasan atau daerah 3T seperti Dapil saya Kaltaraa,” pungkasnya. (ayu/es)

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...