30 Juta UMKM Nasional Belum Tersentuh Bantuan Pembiayaan Formal

08-06-2021 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih. Foto: Ist/Man

 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih mengatakan ada 30 juta UMKM secara nasional yang diketahui belum tersentuh bantuan pembiayaan secara formal. Ia meminta BRI sebagai agen pembangunan pemberdayaan UMKM, dapat bertanggung jawab membuat UMKM-UMKM naik tingkat.

 

“Seperti yang kita tahu bahwa ada 30 juta UMKM yang secara nasional masih belum tersentuh pembiayaan secara formal sehingga dengan sinergi yang akan semakin memperkuat peran kita semua dalam membantu UMKM-UMKM ini untuk bisa melanjutkan aktivitasnya dengan baik tanpa dibebani dengan suku bunga yang tinggi,” ungkapnya dalam acara Jumpa UKM Muda Bali, Sosialisasi Ultra Mikro di Denpasar, Bali, Sabtu (5/6/2021).

 

Politisi yang akrab disapa Demer ini menuturkan bahwa dari sisi pemerintah, anggaran untuk dukungan UMKM diberikan melalui enam stimulus yakni melalui subsidi bunga UMKM, bantuan produksi di usaha mikro, subsidi imbal jasa penjaminan (IJP), penempatan dana pada bank umum, insentif pajak serta restrukturisasi kredit.

 

“Agar tercipta ekosistem kondusif dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi nasional sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh pelaku mikro dan ultra mikro. Ini harus simultan antara kesehatan dan juga ekonominya. UMKM diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang sedang terpuruk ini,” ujar Politisi Senior Golkar itu.

 

Dirinya menginisiasi acara tersebut agar sinergi dan kolaborasi terjalin dengan baik antar pemerintah, akademisi, pelaku bisnis, komunitas bahkan media dan financial institution. Dalam acara tersebut hadir sebagai pembicara Nuril Islamiah (Pimpinan Kanwil VII PT. Pegadaian (Persero), Rudy Andimono (CEO Regional BRI Bali Nusra) dan Jimy Firmansyah (GM PT. PNM Bali). (er/es)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...