Komisi VI Dukung Lahirnya Bank Digital ‘Andalan’ Negara

11-06-2021 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI menggelar pertemuan dengan direksi PT BRI dan PT BRI Agroniaga di Bandung. Foto: Erlangga/nvl

 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih mendukung langkah PT BRI Agroniaga (Tbk) yang mendapat mandat Menteri BUMN Erick Thohir untuk melakukan transformasi menjadi bank digital negara. Menurutnya, untuk bertahan di masa pandemi ini, perbankan harus melihat perubahan pola konsumsi masyarakat dengan meningkatkan aksi-aksi korporasi.

 

Hal tersebut diungkapkannya kepada Parlementaria seusai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI menggelar pertemuan dengan direksi PT BRI dan PT BRI Agroniaga di Bandung, Jawa Barat, Kamis (10/6/2021). Ia menilai upaya yang dilakukan pemerintah sangat tepat untuk menjaga persaingan bisnis perbankan dengan swasta yang sudah lebih dulu menerapkannya.

 

“Kita tahu ada Bank Jago, GOTO juga melakukan aksi korporasi yang positif. Ini jadi tantangan buat kita mempertahankan kemenangan bank hybrid kita di offline. Kalau offline kan jangan ditanya, ATM link kita dimana-mana. Ini (Bank Digital BRI) harus segera dilaunching. DPR mendukung sekali gagasan yang tentu memberi aura positif bagi perbankan kita,” jelas politisi Partai Golkar tersebut.

 

Saat ini masyarakat memang tengah digandrungi oleh munculnya platform-platform bank digital baru yang sangat sederhana namun memudahkan aktivitas masyarakat sehari-hari. Politisi yang akrab disapa Demer inipun mengamini hal tersebut. Ia menilai momentum BRI untuk bertransformasi secara digital melalui BRI Agroniaga masih ada, namun harus satu tujuan, yakni tetap berinovasi pada UMKM.

 

“Pandemi ini jadi momentum BRI untuk melompat lebih jauh dengan tidak meninggalkan basic dan sejarah berdirinya, yaitu re-orientasi untuk membangun dan membantu pembiayaan bagi ekonomi usaha kecil menengah. Saya kira dengan kecerdasan yang dimiliki para direksi hal itu dapat diwujudkan. Platform ini harus juga dapat menjadi wadah bagi UMKM,” tandas politisi dapil Bali tersebut. (er/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...