Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar saat menghadiri silaturahmi bersama Keluarga Besar NU dan Ulama se-Gorontalo, di Gorontalo, Jumat (11/6/2021). Foto: Ist/Man

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar memberikan apresiasi kepada segenap para pemuka agama baik dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU) sekaligus Ahlussunnah Waljamaah, yang secara konsisten berusaha mencerdaskan anak bangsa lewat lembaga pendidikan pesantren. Dirinya mengakui eksistensi pesantren membuat Indonesia tetap teguh, terutama dalam konteks pembangunan karakter, akhlak, dan kualitas sumberdaya manusia walaupun kini sedang berhadapan dengan pandemi Covid-19.

“Saya tidak tahu di sini (Gorontalo), di Jawa, pesantren merupakan satu-satunya lembaga pendidikan tatap muka yang eksis, berjalan normal dengan protokol kesehatan ketat. Pesantren-pesantren ini tidak pernah berhenti mencerdaskan anak bangsa, meskipun di tengah pandemi Covid-19” ujar Gus AMI, sapaan akrabnya, saat menghadiri silaturahmi bersama Keluarga Besar NU dan Ulama se-Gorontalo, di Gorontalo, Jumat (11/6/2021).

Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) itu menyatakan akan memperjuangkan Undang-Undang (UU) Pesantren. Menurutnya, hampir semua Fraksi di DPR RI turut menerima UU Pesantren hingga tahap pengesahannya. “Itu salah satu bukti. Bersamaan dengan UU Pesantren, (UU yang lain) mengalami berbagai penolakan. Tapi ketika kita bikin UU Pesantren, semua mendukung, tidak ada penolakan,” pungkasnya.

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) ini juga menyatakan model dakwah Islam dari NU dan Ahlussunnah Waljamaah adalah model dakwah yang paling diakui dan tidak mengalami hambatan apapun. Terlepas dari situasi dan kondisi apapun, ke depannya, ia berharap pesantren tetap eksis bertahan.

Dalam acara silaturahmi yang menerapkan protokol kesehatan ketat tersebut, Gus AMI didampingi oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid, Anggota DPR RI M Hasanuddin Wahid, dan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh. (ts/sf)