BUMN Harus Ambil Peranan dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat

13-06-2021 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah saat mengikuti kunjungan kerja di PT Pelindo II cabang Panjang, Bandar Lampung. Foto: Erman/nvl

 

Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah menyarankan agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak hanya fokus pada bidang usahanya saja, melainkan juga turut ambil peranan dalam meningkatkan ekonomi kemasyarakatan. Peranan tersebut disesuaikan dengan bidang usaha yang dimiliki BUMN itu sendiri.

 

"Katakanlah saat ini Pelindo bergerak di bidang jasa transportasi masyarakat, baik jasa transportasi angkut maupun jasa transportasi logistik dan sebagainya. Nah hari ini, sisi itu saya kira kan lebih baik dimaksimalkan dengan menyisihkan bagian dari fokus kegiatanya kepada ekonomi masyarakat," ucap politisi yang akrab disapa Ema, di PT Pelindo II cabang Panjang, Bandar Lampung, Kamis (10/6/2021).

 

Politisi fraksi PKB ini menerangkan, UMKM merupakan salah satu upaya masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi kemandirian. Di masa pandemi Covid-19 ini, sektor UMKM lah yang lebih lebih mampu bertahan ketimbang usaha-usaha besar yang makin banyak gulung tikar.

 

 "Hari ini, banyak kelompok usaha besar seperti supermarket besar, yang kian tergerus akibat pandemi, tapi UMKM ini tidak. Nah bagaimana kelompok ini (UMKM) harus dibina oleh BUMN, termasuk Pelindo II yang notabene banyak hadir di tengah-tengah masyarakat," lanjutnya. Ia berharap, dengan keterlibatan BUMN, ekonomi masyarakat melalui UMKM kian berkembang.

 

Kepada Pelindo II cabang Lampung, Ema berpesan agar terus memaksimalkan pendampingan kepada masyarakat. Apalagi banyak komoditas-komoditas masyarakat baik itu komoditas pertanian maupun kelautan se-Sumatera bagian selatan yang diekspor melalui pelabuhan ini.

 

"Ada beberapa hal yang kami usulkan dan tadi yang dipaparkan seperti komoditas-komoditas masyarakat, bagaimana Pelindo ini hadir bukan hanya dalam konsep untuk keuntungan BUMN sendiri tetapi juga mengedukasi, pendampingan ekonomi masyarakat termasuk pelaku UMKM di Lampung dan sekitarnya juga seluruh wilayah di Indonesia," pungkasnya. (es)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...