Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari bertukar cinderamata usai memimpin Tim Kunspek Panja Pemenuhan Kesejahteraan Prajurit TNI Komisi I DPR RI ke RSPAU dr. S. Hardjolukito untuk menggali masukan dan perbandingan tingkat kesejahteraan prajurit-prajurit TNI di Yogyakarta, Jumat (11/6/2021). Foto: Kresno/Man

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengatakan, area lahan yang dibangun di RSPAU dr. S. Hardjolukito yang secara administrasi masih dimiliki oleh Lanud Adisutjipto. Ia berharap agar Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) juga Menteri Pertahanan turun langsung menyelesaikan permasalahan ini.

Demikian disampaikan Kharis saat memimpin Tim Kunspek Panja Pemenuhan Kesejahteraan Prajurit TNI Komisi I DPR RI ke RSPAU dr. S. Hardjolukito untuk menggali masukan dan perbandingan tingkat kesejahteraan prajurit-prajurit TNI di Yogyakarta, Jumat (11/6/2021).

"Ada permasalahan tanah di RS ini, dimana masih milik Lanud. Oleh karena itu, nanti kita akan usahakan agar audit BPK bisa baik, karena RS ini dibangun di atas tanah Lanud, bukan tanah RS. Mudah-mudahan nanti ada kebijakan dari KSAU atau Kemhan sehingga temuan ini tidak akan berlanjut," pungkas Kharis.

Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini juga menyoroti masalah penundaan pembayaran yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Ia mengatakan, permasalahan ini juga dialami oleh banyak rumah sakit di seluruh Indonesia. Kharis berharap, hal tersebut tidak mempengaruhi pelayanan di RSPAU dr. S. Hardjolukito Yogyakarta.

"Mudah-mudahan nanti BPJS Kesehatan bisa berbenah menjadi lebih baik lagi, sehingga tidak ada ketertundaan sampai empat bulan. Bayangkan, layanan sudah diberikan, pasien sudah pulang, tapi klaim ke BPJS belum juga cair. Ini artinya pihak RS harus punya cadangan dana yang cukup. Karena kalau cadangan dana ini habis, maka RS tidak bisa memberikan layanan," ujar Kharis. (eno/es)