Garuda Indonesia Harus Berani Ambil Langkah Efisiensi

21-06-2021 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Mukhtarudin. Foto: Oji/Man

 

Anggota Komisi VI DPR RI Mukhtarudin mengapresiasi upaya jajaran direksi PT Garuda Indonesia Tbk (Persero) dalam mengoptimalkan kinerja keuangannya. Namun ia menegaskan bahwa direksi perusahaan plat merah tersebut harus berani mengambil tindakan tegas dalam melakukan efisiensi, khususnya di tengah utang Garuda Indonesia yang semakin menumpuk yang kabarnya mencapai Rp70 triliun

 

Mukhtarudin sebenarnya tak menutup mata maskapai tersebut telah melakukan efisiensi di segala lini seperti pengurangan armada hingga rute tak menguntungkan. “Inilah yang dituntut dari Garuda, manajemen jangan ragu kalau rute penerbangan merugikan sebaiknya ditutup saja," ujar Mukhtarudin dalam Rapat Dengar Pendapat dengan direksi PT. Garuda Indonesia di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (21/6/2021).

 

Politisi Fraksi Partai Golkar itu pun juga mengingatkan agar Garuda tidak ragu menutup penerbangan baik lokal maupun internasional yang tidak menguntungkan bagi perusahaan. Untuk itu Mukhtarudin mendorong agar direksi serta manajemen perusahaan maskapai itu untuk berani mengambil langkah-langkah tersebut.

 

Politisi dapil Kalimantan Tengah itu juga mengingatkan bahwa Garuda Indonesia adalah perusahaan yang punya sejarah panjang di negeri ini. "Apalagi ini perusahaan publik dengan prestige dan sejarah panjang bagi republik ini, maka manajemen harus ambil keputusan yang berani," ungkapnya.

 

Lebih lanjut Mukhtarudin juga mendorong manajemen agar memikirkan persoalan cashflow (arus kas) perusahaan. Ia menanyakan bagaimana upaya perusahaan memperoleh modal, apakah cashflow cenderung stagnan atau adakah kemungkinan penyertaan modal kembali.

 

Sebab ia melihat, perusahaan ini ibarat sedang jatuh sakit. Dimana perusahaan yang tengah sakit ini masih bekerja keras dan berjalan jauh. Padahal badan yang sakit memerlukan istirahat dan pengurangan aktivitas. "Saya kira itu penting dilakukan, kalau tidak, tentu kurang baik bagi Garuda di masa depan," tutupnya. (ah/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...